Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Ratusan Buruh Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Pelalawan

Aliansi Buruh Pelalawan-Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pelalawan Kamis (14/8/2019). (F:Sona)

PELALAWAN (marwahkepri.com) – Ratusan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Pelalawan-Riau berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pelalawan Kamis (14/8/2019). Adapun unjuk rasa tersebut untuk menolak revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh pemerintah pusat.

Sebelum melakukan orasi di depan kantor Bupati Pelalawan, Aliansi Buruh Pelalawan Riau tersebut terlebih dahulu melakukan orasi didepan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan. Aliansi Buruh Pelalawan-Riau itu terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Pulp Ketenagakerjaan Indonesia (FSP2KI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Sugiarto selaku koordinator aksi dari FSP2KI menyampaikan bahwa kaum buruh menolak ada revisi UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Dimana revisi itu merugikan kaum buruh, karena kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang kaum buruh,” ujarnya.

Selain tuntutan tersebut, Sugiarto juga membacakan beberapa poin didepan Wakil Bupati Pelalawan Drs H Zardewan MM diantaranya ialah masalah kerja kontrak, masalah tenaga kerja asing, masalah upah dan pesangon.

“Sebab bilamana Undang-Undang tersebut direvisi, keempat poin itu merugikan pihak tenaga kerja dan pro kepada pengusaha,” sebut Sugiarto.

Diuraikan Sugiarto, dengan adanya pekerja kontrak, tidak ada lagi pekerja tetap dan tidak ada lagi jaminan kepastian kerja. Santunan akan diartikan sebagai derma dengan besaran sesuka perusahaan. Apa bila pekerja melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib kerja, maka selain di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pekerja juga dituntut untuk memberikan ganti rugi.

Mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diperbolehkan menjadi HRD (Human Resource Department), hal tersebut menurutnya akan menjadi ancaman bagi kalangan menager HRD maupun manager lainnya. Kemudian menghilangkan kewajiban pengusaha untuk memberikan diklat bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping TKA.

Selain itu, penetapan upah minimum juga menurutnya tidak berdasarkan pada kebutuhan hidup layak, dan nilainya tidak tinggi karena harus mengacu pada sektor usaha yang paling lemah (pabrik kerupuk dan cleaning service). Pemerintah juga dinilai tidak lagi berwewenang untuk menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja yang meliputi upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan diluar pekerjaan atau karena menjalankan hak waktu istrahat kerja.

“Sedangkan mengenai pesangon, pekerja tidak memiliki hak atas pesangon terkecuali pekerja yang memiliki upah rendah tidak kena pajak. Pekerja yang upah lebih tinggi dari yang dikenakan pajak, tidak berhak mendapatkan uang pesangon, atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Perhitungan pesangon hanya sampai pada masa kerja 6 tahun,” bebernya.

Masih kata Sugiarto, RUU Ketenagakerjaan juga mengurangi besarnya nilai pesangon, atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Uang pesangon menjadi 9 bulan upah kerja yang sebelumnya maksimum 10 bulan upah. Serta interval waktu diperpanjang yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun. Besaran uang penggantian juga berkurang dari yang sebelumnya 15% menjadi 5%.

Oleh karena itu, Aliansi Buruh Pelalawan meminta pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk mendukung mendorong penolakan revisi Undang-Undang tersebut.

Wakil Bupati Pelalawan Zardewan yang didampingi oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Ir Abdul Rahman langsung merekomendasikan aspirasi pengunjuk rasa tersebut.

“Kami akan menyampaikan dan meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Aliansi Buruh Pelalawan ke tingkat Provinsi Riau. Kami juga mendukung perjuangan saudara-saudara untuk menolak revisi UU ketenagakerjaan,” tegas Zardewan. (Sona)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.