FSPMI Gelar Aksi di Depan Kantor Walikota Batam, Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Ketua Konsulat Cabang Federasi Sarikat Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Alfitoni sedang memberikan orasinya dalam aksi unjukrasa di depan Gedung Walikota Batam, Senin (12/8/2019). (F:mun)

BATAM (marwahkepri.com) – Ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam menggelar unjuk rasa terkait revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di depan Gedung Wali Kota Batam, Senin (12/8/2019).

Dalam orasinya, orator yang juga Ketua Konsulat Cabang Federasi Sarikat Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Alfitoni mengatakan rencana pemerintah merevisi undang-undang tersebut merupakan ketidakadilan. Dimana HRD (Human Resource Department) asing yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sekarang lebih leluasa.

“THR yang biasa dibayar 12 bulan nanti hanya enam bulan. Artinya hanya separuh gaji. Ini bentuk kesewenang-wenangan. Kita ini korban janji. Kita tolak ini!,” teriak Alfitoni saat berorasi.

Selain itu, revisi tentang kenaikan upah minimum pekerja yang rencananya akan dilakukan setiap 2 tahun sekali dinilai sangat merugikan para buruh.

“Benar-benar turun kesejahteraan kita. Makanya revisi ini harus kita tolak,” ungkap Alfitoni.

Pasal lain yang akan direvisi soal PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu). Tadinya untuk status kontrak pekerja ditetapkan 3 tahun akan diubah sampai 5 tahun.

Selanjutnya soal pemagangan berkualitas 2 tahun juga menjadi salah satu pembahasan direvisi undang-undang ini. Sasarannya anak-anak sekolah yang melakukan magang.

“Ini pemagangan berkedok kontrak. Siap-siap kita digantikan anak sekolah dengan sistem pemagangan 2 tahun, rencana revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 ini sangat membahayakan bagi kita,”pungkasnya.(mk/mun)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.