DPRD Kepri Sahkan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak (kanan) dan Plt. Gubernur Kepri Isdianto menandatangani Perda LPP APBD Kepri tahun 2018 di ruang rapat DPRD Kepri, Senin (5/8/2019). (F:ist)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Sebagai mitra Pemerintah Provinsi Kepri, DPRD Kepri melalui Pansus LPP APBD Kepri tahun 2018 telah pun melakukan pembahasan terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepri 2018,” ungkap Ketua Pansus LPP APBD Kepri 2018 Asmin Patros dalam laporan akhir Pansus di ruang rapat DPRD Kepri, Senin (5/8/2019).

Yangmana kedepannya Asmin berharap Perda LPP APBD Kepri 2018 ini dapat menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Namun, terdapat beberapa rekomendasi yang kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan LPP APBD Kepri tahun mendatang,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto mengapresiasi DPRD Provinsi Kepri yang telah bekerja keras dalam mengesahkan Perda LPP APBD Kepri 2018 ini.

“Nantinya Perda ini bakal menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dimasa mendatang,” ungkapnya.

Terkait dengan rekomendasi fraksi di DPRD Kepri terkait LPP APBD Kepri ini, Isdianto memastikan akan menindaklanjuti semua rekomendasi dan saran yang diberikan.

“Kita akan terus berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan,” tuturnya. (mc)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.