DPRD Natuna Setujui Ranperda Pelaksanaan APBD 2018

Penyerahan buku Ranperda pelaksanaan APBD tahun 2018.

MARWAHKEPRI.COM, NATUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, menggelar Paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Natuna, Daeng Amhar. Hadir Bupati Natuna Hamid Rizal, Sekretaris Daerah Wan Siswandi, OPD, Tokoh masyarakat, dan sejumlah anggota DPRD Natuna.

Daeng Amhar menyampaikan, pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Natuna tahun anggaran 2018, telah memasuki tahap akhir.

Penyampaian pertanggungjawaban APBD telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006, tentang pengelolaan keuangan daerah. Bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Daeng Amhar mengatakan, Pemda Natuna telah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah.

Penandatanganan bersama oleh Bupati Natuna dan Wakil Ketua DPRD.

Pada gilirannya, DPRD Natuna melaksanakan tugasnya sebagai fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Yakni membentuk Pansus sesuai Surat Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 04 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Masing-masing Fraksi DPRD Natuna, yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PNR, dan Gernas, membacakan pandangan akhir. Seluruhnya menerima dan menyetujui Ranperda Laporan pertanggungjawaban APBD 2018 tersebut.

Kendati demikian, sejumlah catatan disampaikan kepada Pemda Natuna melalui Bupati Hamid Rizal. Seperti Fraksi Demokrat, menyarankan agar ada transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Golkar menghimbau, agar pembangunan lebih dikedepankan dan lebih aktif, apalagi untuk kebutuhan masyarakat.

Lain halnya dengan Fraksi PAN, meminta agar Pemerintah lebih memperhatikan potensi SDA, seperti Pariwisata dan Perikanan, karena akan berdampak pada peningkatan PAD.

Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Fraksi PPP, meminta kepada Bupati agar segera menyelesaikan pembangunan infrastuktur tertunda. Memperhatikan tenaga pendidik, Proses kegiatan DAK.

Fraksi Gerindra Nasdem (Gernas), meminta akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

Meminta kepada Pemkab untuk menggenjot sumber PAD dan selalu memperhatikan OPD dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian menyarankan kepada OPD, agar setiap kegiatan dimusyawarahkan terlebih dahulu, sehingga tepat sasaran.

Sedangkan Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (PNR), secara garis besar menyetujui Laporan yang disampaikan oleh pihak Eksekutif.

Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama, tentang Laporan Pertanggungjawan pelaksanaan APBD 2018, oleh Bupati Natuna Hamid Rizal dan Wakil Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar.***

(Red)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.