Bahas Pajak dan Perizinan, Komisi II DPRD Batam Gelar RDP dengan Pengusaha Gelper

Ilustrasi. (F:ist)

BATAM (marwahkepri.com) – Komisi II DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait lemahnya pengawasan Pemerintah Kota Batam atas perizinan Gelanggang Permainan (Gelper) di ruang rapat Komisi II DPRD Kota Batam, Selasa (2/7/2019).

Uba Ingan Sigalingging yang bertindak selalu pimpinan rapat mengungkapkan bahwa hingga saat ini banyak perusahaan gelper yang menyalahi perizinan.

“Jadi rata-rata mereka (pengusaha Gelper) kan beroperasai di bawah Perda 13 tahun 2003, di situ ada klasifikasi antara permainan anak-anak dengan permainan orang dewasa. Fakta di lapangan banyak kami dapati para pengusaha ini hanya membayar pajak untuk anak-anak,” jelasnya.

Hal tersebut lanjut Uba membuat pemasukan pajak ke daerah berkurang. Hal tersebut lantaran pajak untuk permainan anak-anak jauh lebih kecil dari pada pajak permainan orang dewasa.

“Setiap sidak saya juga tidak pernah lihat ada anak-anak, fakta di lapangan kan begitu. Jadi hal tersebut yang membuat pendapatan pajak hiburan di Kota Batam rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemko Batam, Willi Otra Bisma menegaskan bahwa memang ada anak-anak yang bermain, namun tidak banyak dan waktunya dibatasi hingga pukul 22.00 WIB.

“Ada kok anak-anak kalau saya sidak biasanya. Hanya saja waktunya dibatasi,” tegasnya.

Mendengar jawaban tersebut, Uba pun menegaskan akan menindak apabila didapati aparat pemerintahan yang ikut andil melindungi Gelper.

“Kamu jangan ngotot. Saya pasti akan sidak nanti, apabila nanti hasil sidak kami mendapati adanya orang pemerintah yang bermain di sini, langsung akan saya laporkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu sejumlah pengusaha Gelper yang diundang tak hadir. Dari 10 undangan hanya tiga pengusaha saja yang hadir. (bn/bt)

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.