Tanyakan Realisasi Dana BOS, DPRD Kota Batam Gelar RDP bersama Dinas Pendidikan

Suasana RDP antara Komisi IV DPRD Kota Batam, Dinas Pendidikan Kota Batam dan puluhan Kepala Sekolah se-Kota Batam, Senin (13/5/2019). (F:ist)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat dengar Pendapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Batam di di Ruang Komisi IV DPRD Kota Batam, Senin (13/5/2019).

RDP yang dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, dan anggota Komisi IV seperti Suardi Tahirek, Safari Ramadan dan Bobi Alexander Siregar tersebut membahas terkait realisasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2018-2019 di Dinas Pendidikan Kota Batam.

RDP tersebut juga dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabidikdas) Disdik Batam, Yubahar serta puluhan Kepala Sekolah se-Kota Batam.

“Kita tahu penggunaan dana BOS saat ini sudah non tunai. Bagus memang, tapi masih saja memiliki kekurangan seperti laporan yang salah,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhamad Yunus kepada pihak Disdik Batam.

DPRD Batam katanya, berencana akan menaikkan gaji guru honorer di SD Negeri. Sebab jam mengajar guru honorer dilihat melebihi 24 jam dalam seminggu. Sehingga, pihaknya meminta data tersebut kepada Disdik Batam

“Makanya kita minta datanya ke Disdik. Jadi jumlah jam mengajar ada pertimbangan dengan kenaikan. Ada persyaratan lainnya,” jelas Yunus.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menambahkan, pada awalnya dana BOS dikucurkan pemerintah pusat untuk anak-anak kurang mampu, agar para siswa bisa gratis untuk bersekolah, namun pada faktanya di lapangan tidak.

“Masih banyak anak-anak hinterland tak bisa bersekolah. Karena bensin boat tak ada dan mereka tak dijemput. Padahal kita anggarkan setiap tahun, itu namanya tega,” kesal Udin.

Udin mengaku, meskipun penarikan dana BOS sudah online namun dia menilai dana tersebut masih bisa dimainkan.

“Namun nyatanya sering berbeda. Ini yang kami pertanyakan,” tegasnya.

Sementara itu Suardi Tahirek menyatakan, dana BOS untuk hinterland pernah akan dikurangi oleh DPRD, namun ia tetap mempertahankannya. Tetapi sejauh ini ia menilai banyak juga kepala sekolah yang tak pernah hadir ke sekolah.

“Jika ketahuan ada pakai dana BOS atau dana apa, selesai jabatan kalian. Jadi jagalah jabatan itu baik-baik jangan sampai jabatan merusak jabatan kalian,” tegasnya.

Sementara Safari Ramadan juga menilai gaji guru honorer tidak sebanding dengan gaji guru yang sudah menjadi pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal guru honerer dinilai lebih rajin daripada guru yang sudah pegawai.

“Saya mau melihat gaji guru dari dana bos honerer berapa, pegawai berapa. Jadi ada perbandingan,” bebernya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabidikdas) Disdik Batam, Yubahar menyampaikan, walaupun dana BOS menggunakan sistem online dan non tunai, pihaknya selalu mengecek laporan untuk menghindari perselisihan.

“Kita selalu cek, takut ada selisih. Kalau salah lapor kita panggil. Dana BOS langsung ke bank dan masuknya non tunai. Dan guru-guru masih banyak dibayar dari dana BOS. Tapi, sekolah hinterland dana bosnya minim,” jelasnya. (mk/pm)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.