Mediasi Lahan Relokasi Desa Rantau Baru masih “Ngambang”

Suasana rapat mediasi antara anggota BPD Desa Rantau Baru dengan Asisten I Setdakab Pelalawan Drs Zulhelmi di ruang kerjanya Selasa (27/2/2019).

PELALAWAN (marwahkepri.com) – Mediasi penyelesaian lahan relokasi penduduk rawan bencana banjir di Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, oleh Pemda Pelalawan masih belum jelas. Pasalnya Pemda Pelalawan beralasan surat penyerahan dari Datuk Sakti tidak ada.

Persoalan ini terungkap saat pertemuan anggota BPD Rantau Baru, dengan Asisten I Setdakab Pelalawan Drs Zulhelmi di ruang kerjanya Selasa (27/2/2019) di Kantor Dinas Bupati Pelalawan.

Tiga orang anggota BPD Desa Rantau Baru yakni Arjulis, Masrul dan Samsul mendatangi Asisten I mempertanyakan penyelesaian lahan seluas 300 ha yang sebelumnya telah diputuskan oleh Bupati Pelalawan untuk relokasi rawan bencana banjir di Desa Rantau Baru tahun 2006.

Mediasi penyelesaian lahan yang sudah berlangsung satu tahun lebih tersebut pun sejauh ini belum mendapatkan hasil. Padahal Pemda Pelalawan telah membentuk tim yang dipimpin langsung oleh Asisten I dalam menyelesaikan konflik itu.

“Maka itu hari ini warga Desa Rantau Baru yang diwakili oleh BPD, datangi Asisten I Setdakab Pelalawan untuk pertanyakan bagaimana hasil kerja tim yang telah dibentuk itu, apakah masalah itu dibiarkan begitu saja atau dilanjutkan,” ujar Arjulis

BPD mengeluhkan kinerja tim yang telah dibentuk oleh Pemda Pelalawan untuk mediasi konflik lahan itu. Menurut warga, lahan itu telah dikuasai oleh kelompok tani Bakti Bersama seluas 275 ha sejak tahun 2010. Sisa lahan yang telah dibangun perumahan sosial sebanyak 100 unit oleh pemerintah, tinggal seluas 25 ha.

Kepala Desa Rantau Baru pun terkesan tidak memihak kepada masyarakatnya untuk memperjuangkan lahan itu. Bahkan terungkap pada tahun 2012, Kades Rantau Baru M. Sahir telah menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) seluas kurang lebih 10 ha diatas lahan seluas 25 ha itu atas nama warga Kecamatan Bandar Sekijang.

Menanggapi pertanyaan anggota BPD tersebut Asisten I Drs Zulhelmi M.Si  beralasan bahwa masalah itu tidak bisa diselesaikan karena tidak ada surat penyerahan dari Datuk Sakti.

“Surat itu sudah dicari kemana-mana tapi tidak ketemu. Kalau peta lokasi tidak ada, maka tidak ada dasar untuk menyelesaikan karena tidak tahu dimana lokasinya. Terkecuali jika ada lahan kosong yang bisa dibagi-bagikan kepada warga untuk menggantikan lahan tersebut,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu juga terungkap bahwa peta lokasi relokasi rawan bencana banjir seluas 300 ha di Desa Rantau Baru itu ternyata pernah disimpan.

“Tapi sekarang tidak tahu lagi dimana,” jawab sekretaris Bappeda Kabupaten Pelalawan Drs Edi Surya melalui sambungan telefon saat dihubungi oleh Asisten I Zulhelmi dalam pertemuan itu.

Akhirnya Zulhelmi pun berjanji akan kembali membicarakan masalah itu kepada Bagian Tapem lantaran diduga ada penjualan penerbitan SKGR oleh mantan Kades Rantau Baru,

“Supaya lahan yang telah dikeluarkan SKGR oleh mantan Kades itu kita kejar dulu,” tegas Zulhelmi.(Sona)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.