Jaspel Belum Dibayar, Karyawan RUSD Dabo Ancam Mogok Kerja

Ilustrasi (net)

Lingga (marwahkepri.com) – Sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabosingkep, Kabupaten Lingga, mengancam akan menghentikan pelayanan umum maupun pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ancaman tersebut disampaikan dalam kesempakan bersama yang ditandatangani pihak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dabosingkep.

Sebelumnya mereka sempat melakukan aksi protes dilakukan di Rumah Sakit karena beberapa kesepakatan yang disampaikan tidak ditandatangani pihak BLUD.

Salah satu perwakilan tenaga medis RSUD Dabosingkep, dr. Indra Jaya mengatakan sejumlah karyawan merasa dirugikan karena karena tidak mendapat uang jasa pelayanan selama tahun 2018.

Mendengar kabar akan dimutasinya Direktur Rumah Sakit, dr Asri Wijaya sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB), mereka menuntut hak mereka untuk segera dilunaskan.

“Dari tahun 2018 sampai sekarang, uang jasa pelayanan kami tidak dibayar. Sehingga teman-teman merasa didiskriminasi,” Sabtu (23/02/2019).

Dalam kesepakatan itu, terdapat lima poin diantaranya karyawan mempertanyakan dan menuntut jasa pelayanan tahun 2018 senilai Rp 1,7 miliar lebih yang tidak ada di rekening BLUD RSUD Dabosingkep.

Sejumlah karyawan juga meminta agar pembagian jasa pelayanan kesehatan, kedepannya dapat dievaluasi ulang atau dibagikan per bulan. Jika kesepakatan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka seluruh karyawan RSUD Dabosingkep akan menempuh langkah-langkah hukum.

“Berdasarkan hasil kesepakatan pembayaran, jasa pelayanan akan dibayarkan lebih lanjut pada Senin, 25 Februari mendatang,” kata Indra Jaya.

Dia juga mengaku sempat dipanggil pihak kepolisian. Sekitar 20 karyawan diminta memberikan keterangan terkait uang jasa pelayanan tersebut.

Bahkan terkait ini, mereka telah menemui mantan direktur, dr Asri Wijaya untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran. Menurutnya, direktur sempat menjanjikan akan dilunasi pada Mei atau Juni 2019, dengan alasan anggaran sudah terpakai.

Sempat menjadi pertanyaan pemakaian dana tersebut dalam hal apa, keran tidak tertera pada rekening BLUD.

“Seperti nya ini menjadi temuan polisi dan kita tidak mengerti kenapa. Tetapi kasusnya ini juga. Inikan dari pendapatan Rumah Sakit. Ada pasien bayar, berartikan ada duit. Ada komponen yang diserahkan ke Rumah Sakit untuk operasional, separuhnya lagi untuk jasa pelayanan teman-teman yang melakukan jasa kesehatan,” terang dia.

Menurutnya uang jasa pelayanan yang berasal dari BPJS tersebut seharusnya didapatkan per bulan. Besarnya jasa bervariasi, tergantung golongan dan jabatan tenaga medis, bahkan dihitung dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan tersebut.

“Saya kurang mengerti kalau masalah keuangan, tetapi aneh juga kalau hutang tahun 2018, dibayarkan pada tahun 2019,” kata dia. (MK/r/arp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.