Desa Diminta Usulkan Usulan Lama yang Belum Terealisasi

Musrenbang tingkat Kecamatan Katang Bidare, Jum’at (15/02/2019)

Lingga (marwahkepri.com) – Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Katang Bidare, Jum’at (15/02/2019). Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung pusat oleh-oleh Desa Benan.

Pada giat itu, Nizar menekankan kepada Kepala Desa dan BPD agar mengusulkan kegiatan yang telah lama diusulkan namun belum terealisasi. Satu desa diharapkan mampu mengusulkan satu kegiatan prioritas yang bisa mengangkat desa.

“Tahun ini satu desa satu kegiatan prioritas harus masuk. Semoga berjalan dengan lancar dan dapat mengakomodir program prioitas/unggulan,” kata dia.

Belum terealisasinya usulan-usulan terdahulu, Nizar juga menyampaikan maaf. Bukan berarti pemerintah daerah tidak perhatian kepada usulan-usulan yang dipandang urgensi oleh desa.

Menurut dia, selain APBD dan APBN, skema pembiayaan pembangunan bisa juga bersumber dari dana desa. Karena pada dasarnya dana desa juga berasal dari pemerintah, baik itu pemerintahan pusat maupun kabupaten.

Untuk itu, desa juga diharapkan bisa selektif memilih mana yang harus dibangun dengan pembiayaan APBD dan mana yang harusnya bersumber dari dana desa.

“Kami juga meminta kepada desa-desa di Kecamatan Katang Bidare untuk menyelesaikan segala SPJ Tahun 2018 mengingat BPK akan melaksanakan pemeriksaan rutin untuk anggaran 2018,” pinta dia.

Kemudian, Nizar juga berpesan kepada tiap-tiap desa agar penerbitan perizinan khususnya masalah lahan ditingkat desa. Misalnya jika ada ivenstor yang berminat untuk melakukan investasi diwilayah kerja, diharapkan dari awal agar melakukan koordinasi kepada kecamatan.

“Ini sangat perlu diketahui, jangan sampai ketika ada masalah, baru lempar ke Camat atau Bupati, seperti yang terjadi dulu-dulu,” tegas dia

Untuk diketahui Musrenbang merupakan puncak dalam penyusunan RKPD yang merupakan acuan dalam penyusunan rancana kerja anggaran didalam penyusunan APBD.

Camat dalam hal ini membuat Renstra agar menjadi acuan dalam persoalan pembangunan.

Peran Renstra pada sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat substansi memuat visi-misi, tujuan, strategi dan kebijakan program kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD serta
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan bersifat indikatif. (MK/arp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.