DPRD Kota Batam Gelar Rapat Paripurna Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah

Para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang dibukanya Rapat Paripurna, Senin (11/2/2019).

BATAM (marwahkepri.com) – DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna di ruang sidang umum DPRD Kota Batam, Senin (12/2/2019).

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto, SH tersebut membahas pendapat Walikota Batam terhadap Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua, sekaligus pembacaan pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad yang membacakan pendapat Walikota Batam menyatakan sependapat dengan usulan DPRD Kota Batam terkait Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua.

Selanjutnya, terkait Ranperda Bea Gerbang atau Jasa Pengelolaan Sampah, sejumlah fraksi tidak setuju untuk melanjutkan pembahasan.

Fraksi PPP yang dibacakan juru bicaranya H. Erizal T,SE., MM menyampaikan ketidaksetujuannya karena setelah mempelajari penjelasan Walikota Batam tentang Ranperda jasa pengolahan sampah tersebut akan membebani anggaran akan selama 30 tahun dengan anggaran 15 persen per tahunnya.

Sementara itu, Fraksi PAN dan Partai Gerakan Indonesia Raya juga sependapat untuk menolak  dilanjutkan pembahasan bea gerbang atas jasa pengelolaan sampah ini dikarenakan dapat mengganggu pendapatan daerah Kota Batam.

Selain itu, Fraksi Hati Nurani Rakyat yang dibacakan oleh Jeffry Simanjuntak menyatakan setuju atas Ranperda Bea Gerbang atas Pengolahan Sampah ini dan agar dapat dilanjutkan sebagaimana tata tertib yang berlaku dan segera dilanjutkan ke pansus.

Partai Nasdem melalui Amintas Tambunan menyampaikan juga menyatakan setuju dikarenakan Ranperda tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan lingkungan dan perlindungan terhadap penduduk Kota Batam.

Senada dengan Fraksi Hanura dan Nasden, Fraksi PKS juga menyakan setuju dengan Walikota Batam, karena sejatinya pengelolaan sampah sudah menggunakan teknologi yang mampu meminimalkan resitu sampah agar umur pemanfaatan lahan TPA Telaga Punggur lebih maksimal dari saat ini.

Fraksi PKS juga berharap tidak ada kenaikan tarif retribusi sampah yang dibebankan kepada masyarakat. Serta kewajiban badan usaha pengolah akhir sampah agar jangan sampai kesalahan teknis pembangunan dan pengelolaan dibebankan pada Pemerintah Kota Batam.

Serta penggunaan 15 persen dari total APBD untuk menjamin pengelolaan sampah perlu dikoreksi bersama karena terlalu besar dan dapat membebani keuangan Pemerintah Kota Batam.

Menanggapi pandangan umum Fraksi, Ketua DPRD Batam selaku pimpinan rapat pun akhirnya memutuskan bahwa Ranperda Bea Gerbang Atas Jasa Pengolahan Sampah belum bisa dilanjutkan ke tingkat pansus. (mk)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.