Lakpesdam Kepri Dorong KPK Untuk Usut Kasus Surat Edaran Bantuan untuk Koruptor

BATAM (marwahkepri.com) – Desas-desus Surat Edaran (SE) PNS  Urunan Bayar Denda Terpidana Korupsi Abdul Samad yang terdengar di lingkungan Pemerintah Kota Batam membuat Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kepulauan Riau(Lakpesdam Kepri) turut angkat bicara, Minggu (9/2/2019).

Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Batam dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin disebutkan bahwa Pemko Batam meminta Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk meringankan beban hukuman Abdul Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam yang tersandung kasus korupsi.

Mendengar adanya surat edaran tersebut, Ketua Lakpesdam Kepri Umar Faruq meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera dan secepatnya menangani kasus ini dengan serius, karena hal itu sudah mencederai  semangat pemerintahan Jokowi yang selama ini getol untuk memerangi korupsi.

Menurut Ketua Lakpedam Kepri Umar Faruq Dalam Rilisnya Minggu 10/02/19

Umar Faruq yang akrab dipanggil Gus Far juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Batam seakan-akan tidak mendukung program presiden Jokowi yang selalu mengkampanyekan tentang pentingnya melakukan pemerintahan yang bersih.

“Padahal sudah jelas pemerintah melalui Mendagri, mMenpan RB  dan Kepala BKN telah membuat keputusan bersama dimana didalamnya sangat tegas dan langsung memecat PNS yang terlibat kasus korupsi,”kata Gus Far.

Menurutnya, aturan tentang PNS yang tersandung kasus korupsi sudah sangat jelas, namun Pemko Batam malah seakan-akan tidak mengindahkan program dan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

“Kan berarti Pemko Batam acuh tak acuh dengan program dan kebijakan pemeritah pusat, wong sudah jelas salah dan Inkrach secara hukum kok malah mau dibantu, piye toh,” ungkap pria asal Jawa Timur yang khas dengan logat Suroboyoan itu.

“Kan Abdul Samad itu sudah inkrah secara hukum kok mau dibela,”katanya lagi mengulangi statementnya.

Oleh karena itu, Gus Far mengatakan Lakpesdam Kepri akan terus mengawal kasus ini sampai benar-benar selesai, bahkan dirinya akan mengirim surat kepada KPK agar tidak jadi polemik ditengah tengah masyarakat Batam.

Selain akan menyurati Lembaga Anti Rasuah tersebut lembaganya juga akan menyurati Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN agar mengusut surat edaran bantuan untuk koruptor tersebut.

Mantan Aktivis Jawa Timur yang banyak dekat dengan tokoh nasional ini berharap KPK segera turun ke Batam, karena menurut Gus Far ada dugaan kasus ini tidak hanya melibatkan Sekretaris Daerah saja, namun semuanya harus diperiksa oleh KPK, minimal pihak Mendagri dan Mempan RB turun ke Batam.

“Kalo ini dibiarkan pasti akan ada kasus kasus lain yang akan terjadi di Batam,”ujarnya.(mk/mun)

Gus Far menilai kasus ini sudah ada indikasi pungli terstruktur yang menjadi presidne buruk bagi berlangsungnya cita cita pemerintah Kepri menjadikan Batam sebagai Bandar Dunia Madani.(mk/mun)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.