Bupati Inhil Lantik Penjabat Kepala Desa Nyiur Permai

Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan saat membacakan sumpah jabatan kepada Penjabat Kepala Desa Nyiur Permai Yudi Saputra. (F:ist)

KERITANG (marwahkepri.com) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan melantik Pejabat Kepala Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang Yudi Saputra, Sabtu (2/2/2019), di GOR Mahkota Jaya Desa Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua DPRD Riau, Hj Septina Primawati Rusli, Plt Asisten III, Kepala Bappeda, Kadis PMD, Camat Keritang dan Unsur Forkopimcam serta Kepala Desa Se-Kecamatan Keritang.

Adapun Yudi Saputra menggantikan Kepala Desa definitif, H Nurdin yang telah habis masa jabatannya.

Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan, pelantikan Pejabat Kepala Desa merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengacu pada peraturan tersebut, penunjukkan dan pengangkatan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa.

“Pelantikan ini sangat penting dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program-program daerah yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Inhil,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Bupati Inhil menyampaikan bahwa kedepan, Pejabat Kepala Desa Nyiur Permai akan dihadapkan dengan tugas yang cukup berat. Tidak hanya di bidang Pemerintahan Desa dan pembinaan masyarakat, melainkan juga di bidang keuangan terkait pengelolaan anggaran desa.

“Desa saudara akan menerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa  (ADD-AD) yang bersumber dari pusat. Saya mengimbau agar Pejabat Kepala Desa yang baru dilantik untuk pahami dan pelajari betul ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” pungkas Bupati.

Para Pejabat Kepala Desa, diungkapkan Bupati, dituntut harus mampu mengelola dana anggaran desa yang begitu besar di masing-masing desa.

“Saya tegaskan kembali, peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan itu yang pertama harus dipahami dan dipelajari,” tegasnya.

Alokasi dana anggaran yang begitu besar, tambahnya, di satu sisi sangat menguntungkan bagi desa untuk melaksanakan pembangunan. Namun, di sisi lain hal tersebut dapat menjadi sebuah malapetaka saat aparatur desa tidak mampu mengelola anggaran dan membuat pertanggungjawaban.

“Ada Juklak dan Juknis (Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis) penggunaan dana anggaran. Sekecil apapun anggaran itu harus dipertanggungjawabkan,” kata Bupati.

Usai acara pelantikan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan peresmian Program DMIJ Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati HM Wardan didampingi Camat Keritang dan Kepala Dinas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kabupaten Inhil, Yulizal. (adv)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.