TP4D Kejari Rohil Terus Pantau Proyek Pelabuhan Internasional Bagansiapiapi

Intelijen Kajari Babupaten Rohil, Farkhan Junaidi, SH. (F:ist)

ROHIL (marwahkepri.com) – Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir terus melakukan pemantauan terhadap proyek pembangunan Pelabuhan Bagansiapiapi.

Proyek yang diawasi TP4D itu dikerjakan PT Multi Karya Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp 22 miliar yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  tahun 2018. Namun disayangkan pelaksanaan proyek tersebut mengalami keterlambatan, sehingga menjadi sorotan banyak pihak.

Mengenai persoalan keterlambatan itu, pihak TP4D Kejari Rokan Hilir mengaku sudah menyurati pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Pejabat Pembuat Komitmennya sudah kita surati, kita minta agar mereka segera membuat laporan, terutama terkait masalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek pelabuhan tersebut,” kata Kajari Rohil, Gaos Wicaksono melalui ketua Tim TP4D, Farkhan Junaedi, Rabu (23/1/2019) di ruang kerjanya.

Terkait persoalan keterlambatan atau melewati masa waktu pelaksanaan kontrak kerja yang sudah ditetapkan, diterangkan Kasi Intelijen Kejari Rohil pihak PPK diperbolehkan melakukan perpanjang waktu.

“Terhadap pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun, pihak PPK bisa memberikan kembali kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir walaupun melewati tahun anggaran, dan itu dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian PPK, PPK yakin dengan melihat performa dan progres pekerjaan dari penyedia barang/jasa,” terang Farkhan.

Keterlambatan yang disebabkan kelalaian oleh pihak penyedia barang/jasa, konsekwensinya dikenakan denda keterlambatan, penyedia barang/jasa bisa tidak dikenakan denda karena pelaksanaan pekerjaan diperpanjang bukan karena kesalahan penyedia barang/jasa.

“Denda keterlambatan baru bisa diterapkan kalau pekerjaan terlambat karena murni kesalahan dari penyedia barang/jasa. sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang diubah dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 pasal 120,” tegas Farkhan.

Hal tersebut tentunya tidak diinginkan terjadi oleh pihak TP4D Kejari Rokan Hilir, maupun pihak lainnya, oleh karenanya TP4D terus melakukan monitorng dan juga menghimbau kepada pihak kontraktor agar berkerja secara propesional dan bertanggungjawab.

“Kami TP4D sudah berperan maksimal. sebelumnya kami sudah turun ke lapangan memberikan petunjuk, menghimbau dan mengingatkan kepada pihak kontraktor untuk terus memburu waktu agar dapat mengejar progres pada kontrak kerja,” ungkap Farkhan.

Farkhan juga menyebutkan, selama ini pihak PPK juga kurang berkoordinasi dengan pihaknya selaku TP4D dalam penyampian laporan berbagai kendala yang di alami di lapangan.

“Memang selama ini pihak PPK kurang berkoordinasi dengan kita TP4D, bahkan kejaksaan yang terus menyurati PPK selaku pihak yang minta pendampingan,” kesal Farkhan.

Terkait keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pelabuhan itu, saat ini TP4D masih menunggu laporan dari PPK.

”TP4D ini kan hanya berhubungan dengan PPK. Orang itu (PPK) yang minta pendampingan TP4D, dan semua dokumen sudah kita pegang, kita tinggal melihat dokumen dan gambar yang ada di kontrak,” pungkasnya.

Sebelumnya, ketika dikonfirmasi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi, Mappeati melalui Bagian Keselamatan Pelayaran, Purnomo, pada hari Selasa (7/8/2018) yang lalu mengatakan, bahwa pihaknya akan selalu bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.