Warga Minta Dugaan Penyelewengan Dana Desa Lolofaoso Segera Diproses

Camat Lolowa’u Yaaro Bulolo (kiri)) Pj Kades Yaaro Waruwu (kanan)

NIAS (marwahkepri.com) – Sejumlah masyarakat Desa Lolofaoso, Kecamatan, Lolowa’u, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, meminta dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 segera diproses hukum.

Diceritakan oleh sejumlah masyarakat Lolofaoso yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, oknum pejabat (Pj) Kepala Desa Lolofaoso diduga telah menyelewengkan dana desa  dan alokasi dana desa tahun 2017. Salah satu indikasi penyelewengan tersebut ialah laporan realisasi penggunaan DD yang tidak sesuai APBDes tahun 2017.

Selain itu, PJ Kades Lolofaoso juga diduga selewengkan sebagian DD yang merupakah hak masyarakat desa karena tidak disalurkan kepada yang berhak seperti gaji aparat desa. Begitu juga dana yang dikhususkan pada kegiatan pembangunan lainnya seperti pembuatan badan jalan baru, yang mana jalan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2014 dari dana PNPM Mandiri.

“Material bahan bangunan yang dilaksanakan dari dana PNPM Mandiri tahun 2014 itu, masih disimpan oleh salah seorang oknum panitia pelaksana kegiatan pembangunan jalan tersebut. Bahkan pembukaan jalan baru yang dimaksud, dikerjakan menggunakan alat berat yang disinyalir menyalahi ketentuan. Sebab alat berat itu didatangkan untuk melaksanakan rambat beton, tanpa melalui pelelangan,” sesal salah seorang warga.

Anehnya lagi, dana yang telah dialokasikan untuk membangun gedung PAUD, sampai sekarang belum dilaksanakan, sementara dananya telah diterima oleh Pj kepala desa. Maka masyarakat Desa Lolofaoso mengaku telah melaporkan masalah itu di Tipikor Polres Nias Selatan.

Pj Kades Lolofaoso Yaaro Waruwu saat dihubungi menjawab, bahwa semua pelaksanaan kegiatan dari dana desa dan alokasi dana desa tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Atas masalah itu Yaaro mengaku telah dipanggil oleh pihak berwajib dan telah diinterogasi. Namun dalam masalah itu pihaknya mengaku tidak ada masalah.

Sedangkan Camat Lolowau Yaaro Bulolo yang dihubungi pada hari yang sama Rabu (23/1/2019) mengaku, bahwa telah mengetahui masalah itu.

“Hari ini juga kami panggil Kades dan seluruh aparat desa atas persoalan itu. Bila benar Kades melakukan menyelewengkan dana sebagaimana yang telah dilaporkan warga, akan dilaporkan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Nias selatan sebagai pengawasan untuk melakukan audit pada dugaan penyelewengan tersebut,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, salah seorang aktifis dari Nisel Al menyesalkan kebijakan Bupati Nisel Hilarius Duha atas masa jabatan pejabat kepala desa di daerah Nisel yang lebih dari satu tahun. Mayoritas PJ Kades di Nias Selatan, dijabat oleh PNS dalam tempo yang begitu lama hingga sampai 5 atau 6 tahun. Sehingga ia meminta Pemkab Nisel untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut. Karena Pj Kades yang juga sebagai PNS, akan mengurangi efesiensi pelayanan publik. (Tim)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.