Mendagri: Surat Urunan Sudah Ditarik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (F:net)

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan sudah menarik surat edaran dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam berkaitan dengan surat edaran permintaan bantuan untuk koruptor.

“Surat edaran (yang dimaksud) sudah ditarik. Tidak berlaku,” ujar Tjahjo seperti dilansir detikcom, Rabu (23/1/2019).

Informasi itu disebut Tjahjo didapatkannya dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) Sri Wahyuningsih yang berkoordinasi langsung ke Pemko Batam.

Sebelumnya, muncul surat edaran tertanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani Sekda Kota Batam H Jefridin. Di dalam surat itu, Pemko Batam meminta organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk ‘meringankan beban hukuman’ Abd Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam yang telah divonis bersalah terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut. Menurutnya, surat itu dibikin untuk membantu meringankan beban denda yang harus ditanggung terpidana korupsi itu.

Sahir mengatakan PNS diminta untuk memberikan bantuan atau sumbangan sebesar minimal Rp 50.000 per-PNS, setelah istri Samad mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Pemko Batam. Di tingkat Kasasi, Samad diputus hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626,36 juta.

KPK pun lantas bersuara meminta agar Wali Kota Batam Muhamad Rudi memberikan penjelasan mengenai ini.  (Mk.d)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.