Kasdim Pati Hadiri Pelatihan Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa

Kasdim Pati Mayor Inf Much Solichin S.Ag (kiri) Ag menghadiri pelatihan evaluasi tata kelola keuangan desa Senin (14/1/2019) bertempat di Pendopo Kabupaten Pati. (F:ist)

PATI (marwahkepri.com) – Kasdim Pati Mayor Inf Much Solichin S.Ag menghadiri pelatihan evaluasi tata kelola keuangan desa dengan aplikasi siskuedes guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel, Senin (14/1/2019) bertempat di Pendopo Kabupaten Pati.

Bupati Pati Ir. Haryanto SH.MM.Msi mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dari provinsi maupun pusat, juga tamu kehormatan dari Komisi IX DPR RI.

“Perlu saya sampaikan workshop seperti ini bukan yang pertama di Kabupaten Pati bahkan sudah pernah dilaksanakan tahun lalu dengan menggunakan gedung DPR, program seperti ini sudah dilakukan mulai tahun 2016 namun demikian masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik dan harapannya tidak ada penyimpangan dan semakin banyak kita evaluasi maka akan semakin meminimalisir kesalahan tentang pengelolaan keuangan. Sistem keuangan apabila dikelola dengan baik, akan memudahkan sistem pengawasan penggunaan dana desa,” ungkapnya

Lebih lanjut Bupati Pati mengatakan bahwa di Kabupaten Pati ada 401 Desa yang telah melaksanakan pelaporan keuangan secara baik, dan diharuskan semua kepala desa agar mendapat pelatihan agar bisa mengelola keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, terutama kepala desa yang baru dilantik.

“Agar kepada kepala desa untuk memperhatikan materi supaya dalam aplikasi keuangan desa tidak ada kendala. Dalam perkembangan media sosial sangat pesat dan jangan ada kepala desa yang terkena kasus sampai diviralkan karena akan mencoreng nama baik Kabupaten Pati. Dalam  menggunakan dana keuangan desa harus transparan, hindari penggunaan keuangan yang bisa menjerat ke masalah hukum, karena akan merugikan dirinya sendiri,” tegas Bupati.

Ditemui sehabis pelaksanaan Kasdim Pati Mayor Inf Much Solichin,S.Ag mengatakan dengan adanya aplikasi siskuedes pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa, maka harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula.

“Untuk itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. BPKP selaku aparat internal pemerintah, juga mengawal program strategis pemerintah,” ujarnya. (nartopendimpati)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.