Tahun Ini Pemkab Natuna Terapkan Aplikasi TPP

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti.

MARWAHKEPRI.COM, NATUNA – Upaya meningkatkan produktivitas pegawai terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Natuna melalui regulasi maupun aplikasi.

Setelah melalui proses panjang, tahun 2019 Pemkab Natuna mulai menerapkan aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Bertujuan untuk merealisasikan pendapatan pegawai berbasis kinerja.

Hal ini merupakan sebuah kemajuan, mendorong pegawai untuk kreatif dan fokus dalam pelaksanaan tugas harian, mendukung tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengingat didalam sistem tersebut juga menetapkan waktu produktif jam kerja pegawai yang harus dipenuhi, dimana akan terdapat pemotongan jika target jam produktif tidak dapat dipenuhi dengan persentase tertentu.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dihadapan seluruh peserta apel pagi, diantaranya Sekretaris Daerah, pejabat eselon II, III dan IV serta segenap aparatur Pemerintah Daerah, jum’at (04/01) pagi, bertempat di Halaman Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai.

Selanjutnya Ngesti juga menerangkan, bahwa dalam pelaksanaan tugas, para pejabat Eselon IV sebagai pimpinan langsung berhubungan dengan staf teknis dibawahnya, harus terus memperhatikan pergerakan pelaksanaan tugas staf, pembagian tugas dan aktivitas serta melakukan evaluasi secara berkala.

Kepada para staf teknis juga diharapkan agar tidak menunggu arahan pimpinan, karena selama ini terdapat berbagai tugas rutin dapat dilakukan secara inisiatif tanpa menunggu arahan pimpinan.

Hal ini penting bagi menambah data aktivitas yang akan berhubungan dengan nilai pendapatan dan penghasilan pengawai.

Akhirnya, Ngesti juga berpesan kepada seluruh aparatur pemerintah, baik peserta apel maupun yang bertugas diseluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Natuna, agar selalu berupaya meningkatkan profesionalisme kerja dan menjaga netralitas menyongsong pelaksanaan Pemilu 2019.

Sikap netralitas dari seluruh aparatur akan memberikan dampak positif bagi menjamin terciptanya hak demokrasi rakyat. Hal ini juga akan sangat berpengaruh pada mutu pelayanan sebagaimana peran dijalankan.

Peringatan keras bagi seluruh aparatur,dalam berbagai praktek politik, berdasarkan regulasi Aparatur Sipil Negara, terdapat sanksi tegas mengikat, baik berupa peringatan bahkan sampai pemberhentian.(*)

(mk/hum)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.