Gubernur akan Bahas UMP dan Harga Sembako dengan Seluruh Bupati/Walikota

Gubernur Kepri Nurdin Basirun. (F:ist)

BATAM (marwahkepri.com) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Nurdin Basirun akan membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 bersama pemerintah kabupaten dan kota.

“Selain bahas soal itu (UMP), perlu ditekankan agar harga sembako tetap stabil dan distribusinya lancar. Ini harus diprioritaskan pemkab dan pemkot,” kata Gubernur di Batam, Kamis (18/10/2018).

Menurut dia, stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan secara serius karena Kepri bukan wilayah penghasil. Permasalahan yang dihadapi, seperti distribusi barang harus segera dicari jalan keluarnya sehingga tidak terjadi kenaikan harga sembako yang membebani masyarakat.

“Harus pasti tidak ada hambatan dalam distribusi barang. Stok barang kebutuhan juga harus mencukupi,” ujarnya.

Sebelum bertemu dengan Bupati dan Wali Kota se-Kepri, Gubernur Nurdin bersama jajarannya akan membahas soal surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang menegaskan UMP 2019 naik 8,03 persen.

“Tentu ada langkah terpadu untuk menanganinya,” ucapnya.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per tanggal 15 Oktober 2018.

Dalam surat tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Jadi, ini bukan keputusan dari Menteri Tenaga Kerja. Ini adalah data yang kami ambil dari data BPS, bahwa inflasi kita 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi kita 5,15 persen.‎ Sehingga kalau dikombinasikan antara angka inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8,03 persen,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Selasa (16/10/2018). (mk/mc)