Jelang Berakhirnya Konsesi, Nilai Aset ATB Sedang Dihitung

 

Gedung kantor ATB di Batam Center. (F: dok ATB)

BATAM (Marwahkepri.com) – Sehubungan akan berakhirnya masa konsesi air antara BP Batam dan ATB, November 2020, Badan Pengusahaan (BP) Batam masih melakukan penghitungan nilai aset yang dimiliki PT Adhya Tirta Batam (ATB).

Menurut Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya BP Batam, Eko Budi Soepriyanto, penghitungan nilai aset tersebut tak hanya melibatkan pihaknya. Melainkan pihak lain. “Untuk konsesi ATB, penghitungan aset belum selesai. Masih jalan,” kata Eko, kemarin.

Dikatakan, semua aset selama konsesi berjalan, akan dihitung lagi. Selanjutnya, akan menjadi aset negara begitu konsesi air berakhir.

“Semua aset ini pengelolaannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kami (BP Batam) hanya menggunakannya,” ujarnya.

ebih lanjut, Eko belum bisa memastikan kapan batas akhir penilaian aset tersebut. “Kami belum tahu. Karena asetnya banyak,” kata Eko.

Sebelumnya, BP Batam masih melakukan persiapan untuk tender pengelolaan air bersih di Batam. Menyusul akan berakhirnya konsesi air dengan ATB pada 2020 mendatang.

Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan memperkirakan, tender tersebut akan dibuka pada pertengahan tahun depan.

“Konsesi kan berakhir November 2020. Satu tahun sebelum berakhirlah. Mungkin pertengahan 2019,” kata Binsar, beberapa waktu lalu.

Saat ini, diakuinya BP Batam sedang melakukan penghitungan nilai aset-aset yang dimiliki ATB. Memang, untuk pekerjaan itu perlu waktu yang tak sebentar. Mengingat aset yang dimiliki ATB sejak konsesi air dimulai 1995 lalu hingga saat ini, nilainya juga mencapai Rp 1 triliun.

“Paling cepat 1 tahun. Aset ATB yang hampir Rp 1 triliun itu apa saja? Itu yang perlu kita hitung. Panjang sekali,” ujarnya.

Setelah penghitungan nilai aset selesai, selanjutnya aset tersebut akan dikembalikan lagi ke pemerintah. “Seperti orang sewa rumah lah. Dikembalikan, tapi rumah tetap dalam kondisi baik. Setelah itu kita tender lagi,” kata Binsar.

Selain penghitungan nilai aset, saat ini BP Batam juga masih menunggu penetapan dari pemerintah terkait penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK). Apakah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau BP Batam. (mk/tri/r)