BPK Minta Insentif Guru Agama Sebesar Rp 7,4 Miliar Dikembalikan ke Negara

Ilustrasi

BATAM (Marwahkepri.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri menilai tunjangan untuk menyejahterakan tenaga pendidik agama sebagai temuan, sehingga pemberian insentif senilai Rp 7,4 miliar yang dianggarkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dari APBD diminta untuk dikembalikan ke negara.

BPK beralasan tenaga pendidik agama ini seharusnya di bawah naungan Kemenag (kementerian agama). Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Muhammad Yunus, guru madrasah yang menerima insentif ini yakni, guru setingkat TK 355 orang, SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) 222 orang dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau SMP 141 orang.

“Otomatis insentif bagi 717 guru madrasah se Kota Batam dipastikan tidak terealisasi di tahun ini dan akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018,” ujar Yunus, Minggu (14/10/2018).

Mengenai besaran yang akan diterima, kata Yunus, apabila tidak ada perubahan rencananya mereka akan diberikan Rp1 juta per bulannya. Penerima merupakan mereka yang belum sertifikasi.

“Guru tak boleh terima ganda. Mereka yang telah sertifikasi menerima dari Kemenag,” tegasnya.

Ia melanjutkan Pemerintah Kota Batam sudah menyurati BPK terkait mekanisme penyaluran bantuan ini. Apakah diberikan ke Kemenag, selanjutnya Kemenag yang menyalurkan ke rekening guru atau gimana. Tapi untuk tahun ini tidak bisa lagi.

“Terpenting wali kota harus segera menentukan mekanisme penyerahan bantuan bagi guru madrasah tersebut. Apakah harus menyalurkan kepada Kemenag dahulu, baru disalurkan kepada guru yang menerima,” tegasnya. (mk/tr/r)