Penyerahan DPA Bukan Seremonial Tapi Komitmen Menyelesaikan Program

Penyerahan DPA APBD-P oleh Wakil Bupati Lingga ke masing-masing OPD (ist)

Lingga (marwahkepri.com) – Wakil Bupati Lingga, M Nizar menyerahkan  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD-P tahun 2018 kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Selasa (02/10/2018). DPA ini diserahkan langsung satu persatu di Gedung Daerah Daik Lingga.

“Kegiatan ini rutin kita laksanakan sudah 14 tahun, dan ini juga menjadi agenda dari provinsi,” kata dia dalam sambutannya.

Berkaitan dengan APBD-P ini, Kabupaten Lingga finis diangka Rp 839 miliar lebih. Untuk itu, Nizar berharap kepada seluruh OPD jangan hanya menjadikan acara ini sebagai seremonial saja, tetapi lebih dalam bentuk komitmen menyelesaikan program-program kerja yang telah disepakati pada pembasahan.

“Kita harapkan seluruh OPD, inilah yang harus dituntaskan sampai Desember 2018,” kata dia.

Lebih jauh, dihadapan kepala OPD yang hadir dia menyampaikan jangan hanya bisa hadir pada saat pembahasan dan pembagian anggaran. Namun yang lebih penting, ketika kegiatan telah disepakati, dapat ditindaklanjuti dan menjadi perhatian dalam menunjang terselesainya progam yang dibuat.

“Setelah DPA diterima wajib, memulai rapat untuk pelaksaan, ditindaklanjuti. Begitu juga untuk program yang sama diteruskan di 2019, dicermati Jangan sampai nanti setelah ini tidak dihiraukan,” ucap dia.

Mewakili Bupati yang tidak bisa hadir dia juga menyampaikan pesan agar serius menjalankan program-program yang memang layak dan dapat diteruskan pada pembangunan 2019.

Kemudian pada program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, wajib ditingkatkan. Khususnya pada OPD-OPD yang tupoksinya berkaitan, agar permasalahan ditengah masyarakat lebih bisa diminimalisir.

“Ini bukan uang Bupati atau Wakil Bupati. Tapi kita diberikan amanah untuk diteruskan kepada OPD agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya menyangkut kesejahteraan masyarakat,” lanjut dia.

Nizar juga menegaskan, tahun mendatang setiap kepala OPD yang punya relasi ketingkat pusat yang lebih aktif. Dalam artian, bisa berkomunikasi langsung menjemput anggaran-anggaran dilevel pusat.

Hal ini, jika tidak lebih aktif atau terpaku pada keadaan sekarang maka peningkatan program pembangunan akan tetap berjalan ditempat. Sementara tuntutan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat terutama pada penyelesaian program-program prioritas.

“Bagi yang punya chanel ke pusat. Rebut anggaran dipusat, baik itu lewat menteri maupun DPR,” papar dia. (MK/arp)