Lingga Berpotensi Rawan Pelanggaran Pemilu

Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan dan Penindakan Hukum Bawaslu Lingga Ardi Aulia, memaparkan materi (ist)

Lingga (marwahkepri.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga menyebutkan Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2019 di daerah ini pada level sedang. Pernyataan itu disampaikan berdasarkan rilis Bawaslu RI tentang Indeks Kerawanan Pemilu 2019.

Kabupaten Lingga pada saat ini berada pada tingkatan rawan pelanggaran sedang. Pelanggaran-pelanggaran itu, bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk misal adanya money politik, isu sara, hingga politik praktis yang melibatkan ASN serta pejabat negara.

Berkaca pada data 2015 lalu indeks kerawanannya mencapai 2,05 atau dapat dimaknai cukup rawan.

Komisioner Bawaslu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Lingga Ardhi Auliya, mengatakan bahwa indeks kerawanan ini hanya gambaran statistik dari hasil kajian Bawaslu RI, yang tujuannya sebagai peringatan dini.

Menurutnya, status rawan sedang ini menjadi modal awal bagi seluruh pemangku kepentingan membuat program-program pencegahan agar nantinya bisa menghindari atau menurunkan potensi pelanggaran pada Pemilu 2019 tersebut.

“Jadi kita harapkan, semua pihak terkait menjadikan ini sebagai data awal dalam upaya menekan status sedang menjadi rendah,” ucap dia saat menyampaikan materi pada kegiatan¬†sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan sejumlah media massa, LSM, tokoh pemuda, serta mahasiswa di aula Hotel Lingga Pesona Daik Lingga, Selasa (02/10/2018).

Melihat standarisasi itu, menurutnya media massa juga punya peran penting dalam tugas pengawasan pemilu. Selain itu, media massa juga bisa berperan sebagai guru yang memberikan edukasi kepada masyarakat seputar pemilu, dimana nantinya bisa meningkatkan partisipasi pemilih melalui berita yang disampaikan.

“Bisa pengawasan partisipasif yang mengajak masyarakat untuk mengawal, mengawasi bahkan mengkritisi proses pemilu,” papar dia.

Pemilu tanpa pengawasan yang intensif akan berdampak buruk. Apalagi saat ini kenaikan jumlah TPS di Lingga meningkatkan sebanyak 352 TPS dengan jumlah pemilih 66.411suara. Dampak itu bisa saja berupa manipulasi suara, hilangnya hak pilih, politik uang, konflik antar pendukung calon, pemungutan suara ulang, bahkan pemilu yang tidak sesuai aturan Hinga muncul gugatan hasil.

“Solusinya ya itu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut pengawasan pemilu. Pangawasan partisipatif dari masyarakat. Ini perlu adanya sinergitas,” lanjut dia.

Kerawanan kesalahan proses pemilu bisa juga terjadi misal pada pemutakhiran data pemilih, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan perhitungan suara.

Menurut Ardhi, pelangaran pemilu yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lingga yakni kampanye dengan memainkan peran isu sara, money politik yang telah mewabah serta kampanye melibatkan ASN, pejabat negara, kades, BPD, perangkat desa dan lainnya.

“Harapannya, ya bantu negera dengan ikut berpartisipasi melakukan pengawasan dan ikut menjadi penyelenggara pemilu,” ucap dia.

Sebelumnya Bawaslu Lingga juga telah mendeklarasikan pemilu aman, damai dan sejuk bersama KPU, Polres dan instansi lainnya di Kabupaten Lingga.

Dari data yang diketahui saat ini Kabupaten Lingga terbagi dalam 3 dapil, dimana dapil I terdapat 104 TPS dengan jumlah pemilih 20348 suara, dapil II dengan 79 TPS dimana pemilihnyad13948 suara dan Dapil III terdapat 169 TPS dengan pemilih sebanyak 32115 suara. (MK/arp)