Bupati Tak Perlu Undang Presiden, Jika Jalan Lintas Timur Masih Terbengkalai

Unjuk rasa puluhan pemuda di gedung DPRD Lingga (ist)

Lingga (marwahkepri.com) – Koordinator lapangan, Aliansi Gabungan Pemuda Sudut Timur (AGPST), Zuhardi mengatakan unjuk rasa yang dilakukan adalah perjuangan terhadap hak-hak masyarakat.

“Kami ingin pemerintah prioritaskan pembangunan jalan ke Lingga Timur. Kita lihat sampai hari ini masih saja terbengkalai. Masih rusak,” ucap Zuhardi, yang bertindak sebagai koordinator demo, Jum’at (28/09/2018).

Menurutnya, gerakan yang dilakukan adalah ingin menuntut pihak provinsi Kepri, melalui pemerintah Kabupaten Lingga segera merealisasikan wacana pembangunan. Tidak munafik, sebagai warga yang mewakili seluruh warga di Desa Belungkur, Desa Teluk dan sebagian desa di Kecamatan Lingga Timur ingin peningkatan jalan yang baik, dan otomatis akan meningkatkan perekonomian.

Maka pihaknya meminta dukungan dari DPRD Lingga untuk merekomendasikan pembangunan inprastruktur jalan umum yang menghubung antar desa ini. Dan segera membuat kesepakatan bersama  memperjuangkan pembangunan di desa terpencil.

“Intinya adalah kami ingin pemerintah cepat bergerak. Kami merekomendasikan pemerintahan Kabupaten Lingga untuk cepat bertindak,” kata Zuhardi.

Selain itu, tuntutan yang disampaikan juga terkait kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang dilihatnya sampai hari belum mumpuni.

Kemudian masalah pelayanan kesehatan yang belum mapan juga menjadi sorotan. Mereka meminta pelayan bukan raja dimasyarakat dah harus mengalami peningkatan.

Apalagi wacana kedatangan Presiden ke Kabupaten Lingga. Dalam hal ini, justru pemerintah daerah lebih memprioritaskan program tersebut ketimbang penyelesaian kesengajaan sosial yang ada di masyarakat. Beberapa lapangan kerja yang dibuka, justru belum memberikan manfaat terutama bagi warga pesisir.

“Kami harap Bupati Lingga lebih memperjuangkan hak masyarakat. Jangan hanya mempunyai konsep mendatang orang-orang besar tapi dibawah terbengkalai,” tegas dia.

“Justru ini menjadi beban daerah terutama mengenai mata anggaran APBD yang diprioritaskan untuk pelaksaan kunjungan presiden,” lanjut dia

Untuk itu, jika aksi yang dilakukan ini tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah, mereka akan melanjutkan aksi ke provinsi. Bahkan jika tidak mendapat respon cepat, pihaknya menyatakan sikap menolak kunjungan presiden.

“Kami hari Senin akan datang lagi ke DPRD, jika tidak ditanggapi kami ke provinsi. Jika juga tidak ada solusi maka kami menyatakan sikap tidak perlu mendatang orang nomor satu di Indonesia ke Kabupaten Lingga,” kata dia.

Disinggung permasalahan penguasaan lahan yang terjadi di Desa Teluk dan Belungkur oleh salah satu perusahaan, dia mangku belum mengetahui pasti. Namun sebagai solusi, Zuhardi juga meminta DPRD bertemu dengan masyarakat untuk membahas dan duduk bermusyawarah terkait permasalahan tersebut. (MK/arp)