Disdik Harap Desa Pena’ah Turut Perhatikan Sekolah di Mesemut

Hendry Efrizal, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga (ist)

Lingga (marwahkepri.com) – Dinas Pendidikan melalui Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas), Hendry Efrizal menanggapi positif musibah robohnya bangunan kelas jauh SDN 022  Senayang di pulau Mensemut. Pihaknya mengaku prihatin, namun belum dapat menjawab pasti terkait penganggaran untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB).

“Kita sama-sama memikirkan, karena memang kriteria untuk RKB itu tidak cukup, karena prioritas kita ke anggaran pusat. Belum tau apakah dari APBD bisa. Saya rasa itu juga belum mungkin,” ucap dia saat ditemui, Kamis (27/09/2018).

Dalam musibah tersebut, dia mengaku memang menjadi hambatan dalam proses belajar mengajar. Namun, perlu ditegaskan dalam konteks pendidikan nasional tidak ada lagi kelas jauh. Mungkin hal tersebut menjadi pemikiran bersama, walau memang tupoksinya dinas pendidikan, terutama mengenai rentang kendali.

Diketahui memang kondisi pulau Mensemut untuk menjangkau ke sekolah induk di Pulau Penaah cukup jauh. Alternatifnya, warga setempat membangun bangunan seadanya untuk dijadikan sekolah. Sejak sekolah tersebut roboh, proses belajar mengajar dialihkan ke mussala setempat.

Dengan jumlah murid yang tidak mencukupi, Hendry Efrizal mengaku sulit untuk membangun sekolah baru. Karena tidak memenuhi kriteria pembangunan sekolah. Alasan itu bukan finis. Dia berharap, masalah ini menjadi pemikiran daerah. Minimal dengan pertimbangan kemanusiaan, karena ini suatu musibah.

“Kita harap daerah memikirkan walaupun tupoksinya kami. Karena nanti bisa jadi ada kebijakan kemanusiaan lewat anggaran mana,” ucap dia.

Pihaknya mengaku sejauh ini sangat mendukung terciptanya pendidikan yang optimal di Kabupaten Lingga. Apalagi dalam tahun ini, ada beberapa prioritas pembangunan sekolah yang harus didahulukan.

Selain itu, menurutnya pihak desa Penaah juga bisa mengambil tindakan cepat terhadap masalah pendidikan ini. Sebagai solusi, desa bisa menganggarkan di pos pendidikan, misal dalam pembangunan balai-balai pendidikan yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah, seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

“Sebenarnya pihak desa juga bisa. Mereka bisa membangun balai. Kalau kita di Dinas itu prosedurnya banyak, selain pembebasan lahan, juga harus disertai kriteria lain,” kata dia. (MK/arp)