DPRD Kepri: Kepri Butuh Lebih Banyak Kapal

Ribuan penumpang asal Kota Medan tiba di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepri

Ribuan penumpang asal Kota Medan tiba di Pelabuhan Batu Ampar, Batam saat arus balik lebaran beberapa waktu lalu. (F:net)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Surya Makmur Nasution menyatakan bahwa Kepri membutuhkan lebih banyak kapal lagi untuk merajut rentang kendali warga yang tinggal di pulau-pulau.

“Mimpi Kepri masa depan adalah bagaimana transportasi laut dapat melayani semua warga yang hidup dan tinggal di 1796 pulau. Moda transportasi laut yang dapat melayani warga dengan baik menjadi keniscayaan,” ujar Surya di Tanjungpinang, Selasa (25/9/2018).

Ia menambahkan moda transportasi laut Kepri hingga kini masih terbatas. Seingatnya, dalam tiga tahun terakhir ini, belum ada penambahan armada kapal baru yang memperkuat kapal-kapal yang ada.

“Saat ini hanya ada dua kapal yakni Sabuk Nusantara dan KM Bukit Raya. Padahal ambisi kita menjadikan Kepri sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.

Surya mengemukakan tujuan terbentuknya Provinsi Kepri yakni ingin merajut rentang kendali posisi geografi daerah karena dipisahkan oleh laut yang begitu luas dan banyak pulau. Diharapkan dengan pemisahan Kepri dengan Riau, pelayanan dan pengelolaan pemerintahan di pulau-pulau dapat berjalan efektif dan efisien.

Di sisi lain, posisi geopolitik Kepri yang berbatasan langsung dgn Singapura dan Malaysia, yang hanya dipisahkan oleh Selat Malaka, menjadikan Kepri sebagai wilayah strategis. Penanganan dan pengelolaannya pun semestinya tidak sama dengan daerah atau wilayah lain.

“Selat Malaka adalah sumber kehidupan anugerah Allah SWT yang tak terhingga,” katanya.

HUT Kepri ke-16, menurut dia momentum untuk meningkatkan sektor kemaritiman yang salah satunya mengadakan kapal-kapal berskala besar dan cepat sehingga sektor lainnya dapat berkembang.

“24 September 2018 usia Kepri sudah remaja. Harapan masyarakat seiring dengan keinginan pemerintah merajut renrang kendali yang sampai sekarang belum sepenuhnya terwujud,” ucapnya. (humas)