Pembentukan BNNK Natuna Ditunda, Ini Alasannya !

Wabup Natuna saat di kantor BNN

MARWAHKEPRI.com, NATUNA – Badan Narkotika Nasional (BNN) menunda pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Natuna. Perihal penundaan ini diketahui, setelah Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menyambangi kantor BNN di Jakarta, Selasa (18/09/2018).

Sejatinya, pemerintah kabupaten Natuna telah mengusulkan pembentukan BNNK di ujung utara Indonesia pada tahun 2017. Keberadaannya dinilai sangat penting, mengingat Natuna berbatasan langsung dengan sejumlah negara Asean.

Disamping itu, daerah berjulukan Laut Sakti Rantau Bertuah ini, berada dijalur perdagangan internasional. Tentu saja membuat Natuna rawan dan terbuka terhadap potensi peredaran barang haram narkoba.

Sangat mengunjungi kantor pemberantas narkotika tersebut, Wabup bersama rombongan disambut Kepala Sub Bagian Kepegawaian Hanny dan Kepala Sub Bagian Pendidikan Eva Fitri. Selanjutnya menggelar diskusi disalah satu ruangan BNN.

Ngesti menjelaskan, karena Natuna berada di perbatasan NKRI, akibatnya acap kali dimasuki kapal-kapal asing. Hal Menggambarkan kondisi bahwa wilayah ini sangat rentan terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana yang saat ini sedang terjadi.

Dilihat dari kondisi masyarakat saat ini, sudah banyak anak-anak tersandung hukum karena kasus narkoba. Ada juga yang direhabilitasi, bahkan meregang nyawa. Hal inilah menjadi dasar pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan agar BNNK Natuna segera terealisasi.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Hanny menyampaikan, pihaknya sudah pernah mengusulkan per tanggal 06 Juni 2018, nomor B/1886/VI/KA/OT.00/2018/BNN. Tentang pembentukan BNNK/Kota.

Akan tetapi, hasil pertemuan antara Kepala BNN dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu poin penting menginstruksikan kepada BNN untuk lebih memprioritaskan penguatan instansi vertikal BNN dan 173 BNNK yang sudah terbentuk.

Intinya, bahwa 70 BNNK termasuk Kabupaten Natuna sudah lulus seleksi dan akan dibentuk pada tahun 2018, terkena moratorium alias ditunda pembentukannya.

Sedangkan Kasubbag Bidang Pendidikan BNN Eva Fitri, memberikab saran terkait penyuluhan narkoba dan cara mengedukasi anak hingga perguruan tinggi bahkan di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, hal terpenting adalah kerjasama seluruh instansi terkait, serta upaya menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dipenghujung diskusi, Eva Fitri atas nama BNN Pusat menyerahkan beberapa paket buku panduan teknis kepada Wakil Bupati Natuna, diharapkan dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi para tenaga penyuluhan dilapangan.

Berkunjung ke BNN, Wabup Ngesti didampingi Kepala Bakesbangpolda Natuna Mukhtar Ahmad, Sekretaris DPMD Muhammad Faisal Hasibuan.**

Sonang Lubis