KPU Lingga Belum Menjawab, Bawaslu Pending Sidang Sengketa

Sidang sengketa terbuka dilakukan Bawaslu Lingga terhadap sengketa politik antara DPD Partai Amanat Nasional (PAN) dan KPU terkait DCS. (arp)

Lingga (marwahkepri.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga akhirnya memperpanjangkan waktu sidang adjudikasi perihal sengketa politik antara KPU dengan DPD Partai Amanat Nasional (PAN). Pasalnya, pada proses sidang KPU Lingga sebagai temohon belum bisa membacakan jawaban dari gugatan yang dibacakan pemohon, Senin (27/08/2018).

Sidang terbuka yang diselenggarakan Bawaslu Lingga, berjalan lancar. Selaku pemohon, M Afrizal yang merupakan ketua DPD PAN Kabupaten Lingga telah membaca gugatan secara terbuka dihadapan majelis sidang, komisioner KPU Lingga serta undangan yang hadir.

Dalam hal tersebut, M Afrizal yang namanya dihapus dari Daftar Calon Sementara (DCS) KPU sebagai bacaleg mengutarakan gugatan secara lengkap. Meski sendikit ada catatan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Lingga, Zamroni.

Sidang akhirnya diperpanjang besok, setelah KPU Lingga meminta kapada majelis sidang untuk diberikan tenggang waktu menjawab pada Rabu (29/08/2018). Namun oleh Bawaslu, KPU Lingga hanya diberikan batas waktu sampai besok, Selasa (28/08/2018) untuk bisa memberikan jawaban.

“Sidang kita lanjutkan besok, jam 10.00 WIB,” ucap Zamroni menutup sidang.

Menanggapi keterlambatan jawaban tersebut Ketua KPU Lingga, Juliati mengatakan bukan merupakan ketidaksiapan KPU dalam menangani masalah. Namun pada dasarnya, KPU Lingga ingin lebih mendalami masalah yang disengketakan.

“Kita siap, tetapi memang kita ingin lebih tau, permasalahannya,” papar dia usai sidang.

Pihaknya menyakinkan, batas waktu yang diberikan Bawaslu akan dimaksimalkan dari tenggang yang diminta pada Rabu, akhirnya putus pada Selasa, besok.

“Memang kita banyak kegiatan, diwaktu bersama sosialisasi pemilih pemula. Kita tidak mengirimkan perwakilan, tetapi kita akan bagikan jadwalnya dari komisioner yang ada,” tegas dia.

Dalam sengketa ini dia menegaskan, KPU Lingga tetap berpedoman pada PKPU nomor 20 tahun 2018. Walau masih menjadi polemik secara nasional, namun pihaknya tetap berkerja sesuai aturan yang berlaku.

“Kami tetap pada PKPU yang diberikan ke kami. Kami siap mengikuti kemauan pemohon,” terang dia.

Sebelumnya Bawaslu Lingga telah melakukan dua kali mediasi terkait sengketa ini. Mediasi pertama dilakukan pada Kamis (23/08/2018) dan Jum’at (24/08/2018) lalu. Namun masih saja kedua belah pihak bertahan pada argumen masing-masing. (MK/arp)