Hasil Mediasi Nol, Bawaslu Lingga Lanjukan Sidang Sengketa Politik

Mediasi pertama Bawaslu Lingga terhadap sengketa politik (ist)

Lingga (marwahkepri.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya menggelar adjudikasi terhadap sengketa politik antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lingga terkait daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif (bacaleg). Sidang sengketa secara terbuka akan dilakukan siang ini, Senin (27/08/2018).

Menurut Ardi Aulia selaku Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kabupaten Lingga menyampaikan setelah melewati dua kali mediasi kedua belah pihak yakni KPU Lingga sebagai temohon dan PAN Kabupaten Lingga sebagai pemohon belum menemui sepakat.

Kedua belah pihak masih berkeras terhadap pendapat masing-masing sesuai dengan peraturan yang dirujuk.

“Hasilnya tidak sepakat lanjut ke sidang sengketa,” ucap Ardi singkat, Senin (27/08/2018)

Bawaslu Lingga akhirnya meminta peran pihak ketiga untuk mengambil keputusan antara kedua belah pihak sebagaimana peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 terkait penyelesaian sengketa.

Sementara M Afrizal yang merupakan ketua DPD PAN Kabupaten Lingga, ketika ditemui mengatakan pihaknya saat ini mengikuti irama persengketaan yang dibawa KPU Lingga. Menurutnya jika ingin keras, banyak hal yang dilanggar KPU Lingga.

“Kalau orang itu (KPU Lingga) bawa pakar hukum, kita juga bawa. Tapi kalau tidak.kita tidak juga, habis energi aja kalau dibawakan,” ucap dia.

Terkait UU yang dimaksud, menurutnya KPU Lingga masih saja berpedoman dengan PKPU nomor 20 tahun 2018.

“Saya bertahan memang peraturan ada, kecuali UU pemilu nomor 7 tahun 2017 telah dihapuskan,” papar dia.

Jika dilihat tensi politik secara global semakin memanas. Adu taktik dan strategi hingga sengketa turut berlaku di Kabupaten Lingga, memungkinkan KPU Lingga akan banyak mendapatkan tekanan pada proses menjelang gelar Pemilu 2019 mendatang.

Secara terpisah mengutip informasi media nasional, hasil rapat konsultasi lintas komisi DPR RI dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan pagi ini terkait hal ini masih belum berujung.

Hanya saja bagi eks koruptor yang mau maju di Pileg 2019, mereka dipersilakan mendaftar. Sambil menunggu verifikasi dari KPU, para eks koruptor yang daftar caleg itu bisa sambil menggugat PKPU No 20 tahun 2018 ke MA. (MK/arp)