Sidang Perdana, Zumi Didakwa Terima Gratifikasi Hingga 44 Miliar

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli (berbaju kuning) saat menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018). (F:net)

JAKARTA (marwahkepri.com) – Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli didakwa menerima gratifikasi hingga total Rp 44 miliar dan sebuah mobil Alphard.

“Zumi Zola Zulkifli telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi,” kata jaksa pada KPK Rini Triningsih saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Jaksa menyebut perbuatan Zumi Zola dilakukan bersama 3 orang lainnya yakni Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan.

Apif disebut jaksa merupakan teman Zumi yang dijadikan sebagai bendahara tim sukses sekaligus asisten pribadi. Tugas Apif adalah menyelesaikan urusan utang Zumi saat kampanye Pilgub.

“Yang salah satu tugasnya adalah mencari dana untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan terdakwa serta keluarganya, di antaranya meminta Apif agar menyelesaikan utang piutang terdakwa selama kampanye dan meminta Apif memperhatikan Zumi Laza, adik terdakwa, yang akan dicalonkan sebagai Wali Kota Jambi,” ujar jaksa.

Jaksa menyebut uang itu dikumpulkan Apif, Asrul, dan Arfan dari berbagai rekanan proyek di Jambi. Menurut jaksa, melalui Apif, Zumi mendapatkan gratifikasi sebesar Rp 34.639.000.000. Sementara melalui Asrul, Zumi mendapatkan Rp 2.770.000.000, USD 147.300 (sekitar Rp 2,1 miliar) dan satu unit Toyota Alphard dengan nomor polisi D 1043 VBM. Sedangkan melalui Arfan, Zumi mendapatkan sebesar Rp 3.068.000.000, USD 30.000 (sekitar Rp 438 juta) dan SGD 100.000 (sekitar Rp 1,067 miliar).

Zumi didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (d***)