DPRD Provinsi Kepri Gelar Paripurna LHP BPK RI

Serah terima LHP BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kepri tahun anggaran 2017 dari Anggota V BPK RI Isma Yatun kepada Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadaek . (foto: Humas DPRD Kepri)

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – DPRD Provinsi Kepri menggelar rapat paripurna istimewa tentang penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/5/2018).

Pemprov Kepri dimana untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan daerah.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun pun memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Namun demikian, keberhasilan Pemprov Kepri mendapat WTP ini bukan tanpa masalah. BPK, kata Isma menemukan beberapa temuan.

“Kami memberikan apresiasi atas keberhasian tujuh kali mendapatkan opini WTP ini. Namun, tanpa mengurangi keberhasilan ini, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov Kepri ini,” kata Isma saat menyampaikan sambutannya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadaek pun mengapresiasi predikat WTP yang diraih Pemerintah Provinsi, namun DPRD Provinsi Kepri tetap meminta kepada Pemprov agar menindaklanjuti sejumlah temuan dan catatan dari BPK terkait penggunaan keuangan daerah.

DPRD katanya, akan segera membentuk Panitia Khusus yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

“Pansus ini nantinya akan membahas laporan hasil pemeriksaan BPK ini,” kata Jumaga.

Rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri beserta anggota lainnya, serta Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Anggota V BPK RI Isma Yatun.