Mengaku Kaget, Ketua MPR Pertanyakan Perwira Polisi Menjadi Pelaksana Tugas

Ketua MPR, Zulkifli Hasan. (net)
Ketua MPR, Zulkifli Hasan. (net)

JAKARTA (Marwahkepri.com) – Keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menunjuk perwira tinggi aktif polisi menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menuai polemik.

Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengaku kaget atas keputusan tersebut. Ia menyebut Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah provinsi strategis dengan jumlah penduduk padat.

Dia pun mempertanyakan mengapa tidak menunjuk pejabat eselon satu dari Kementerian Dalam Negeri, seperti penunjukan Sumarsono, menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau nanti kinerjanya kurang baik dan terjadi situasi kurang kondusif, maka presiden yang akan menjadi sasaran protes publik,” katanya di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Hasan yang juga ketua umum DPP Partai Amanat Nasional ini menambahkan, saat ini sudah memasuki tahun politik, sehingga politik nasional menjadi “lebih dinamis”. Apalagi sejak reformasi 20 tahun lalu, inilah pertama kali perwira tinggi aktif polisi ditunjuk untuk posisi politik. Sementara TNI telah paripurna dengan reposisinya telah menarik diri sepenuhnya dari ranah politik praktis.

Sebelumnya beredar informasi bahwa adanya dua jenderal polisi yang aka menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur saat Pilkada serentak 2018.

Mereka adalah Asisten Operasi Kepala Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan (bekas kepala Polda Metro Jaya) menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat.

Serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin, menjadi pelaksana tugas gubernur Sumatera Utara.

Pihak Kepolisian Indonesia pun masih menunggu surat resmi dari Kumolo untuk memastikan siapa yang akan menduduki jabatan sementara itu. [mk/antara]