Aroma Ganjil Proyek Drainase Bengkong Rp 1,7 Miliar Mulai Terkuak

Kabid Drainase Dinas Bina Marga, Dohar Hasibuan.
Kabid Drainase Dinas Bina Marga, Dohar Hasibuan.

BATAM (Marwahkepri.com) – Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Batam dinilai tidak komit dalam merealisasikan proyek drainase senilai Rp 1,7 miliar di Bengkong Swadebi Kelurahan Sadai. Kondisi proyek tersebut kini hanya 60 persen pengerjaannya, namun dinilai proyek gagal disebabkan penyelesaiannya tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Lazimnya, proyek drainase itu wajib selesai pada akhir tahun 2017 yang lalu.

Proyek itu dihentikan “paksa” ketika PT. Tri Wahyu selaku kontraktor pengerjaan drainase tidak mampu menerima opsi yang diberikan Pemko Batam. Demikian yang disampaikan Kabid Drainase Dinas Bina Marga, Dohar H, kepada media ini, (16/1/2018).

“Kontraktor tidak sanggup dengan opsi yang kita berikan,” ujarnya.

Diungkapkan, opsi pertama yaitu pihak kontraktor dipersilahkan meneruskan pekerjaanya jika sanggup menerima kenyataan, pembayaran proyek oleh Pemko dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, yang seharusnya dibayar tahun 2017, namun diundur menjadi tahun 2018.

Opsi kedua, pihak kontraktor dipersilahkan menghentikan pekerjaan proyek, meski melanggar kesepakatan kontrak namun pihak kontraktor tidak di denda maupun di black list secara nasional.

“Pihak kontraktor memilih opsi ke dua. Mereka menghentikan pekerjaan. Meski demikian kami tetap membayar pekerjaan awal pihak kontraktor,” papar Dohar.

Saat disinggung terkait proyek drainase senilai Rp 1,7 miliar tersebut adalah titipan seorang oknum DPRD kota Batam yang pengerjaanya dikuasakan oleh PT. Tri Wahyu, Kabid Drainase ini tidak membantahnya.

“Tujuan beliau kan baik,” tutup Dohar.

Menanggapi terkait proyek pemerintah, salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disalah satu institusi pemerintah kota Batam kepada media ini mengatakan, pada proyek pemerintah tidak boleh main main.

“Kalau masalah proyek pemerintah, Undang undang konstruksi harus benar benar dijalankan,” ujar seorang PPK yang tidak ingin namanya disebut.

Menurutnya, jika pihak kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak, maka pihak kontraktror dikenakan sangksi berupa Wan Prestasi.

“Kalau undang undang konstruksi versi terbaru, pihak kontraktor dikenakan denda 1000 kali dari nilai kontrak. Selain itu, plus black list secara nasional,” kata dia.

Ia juga menerangkan, jika proyek itu selesai tepat waktu, maka pemerintah berkewajiban membayar hasil kerja pihak kontraktor. Namun, jika pemerintah mengundur waktu pembayaran, maka pemerintah yang akan dikenakan denda materi, dan denda dihitung perhari dan harus dibayar ke pihak kontraktor.

“Proyek drainase Bengkong itukan perencanaan proyek tahun 2016, penganggaran tahun 2017. Artinya, anggaran itu sudah ada makanya proyek itu diadakan. Kalau tidak ada anggaran mengapa Pemko harus mengadakan proyek itu,” tegasnya mengakhiri. (mk/pan/dre)