DPRD Karimun Gelar Sidang Paripurna

  • Membahas Perda Rancangan Perparkiran Dan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim (kiri) didampingi Wakil ketua DPRD Karimun Bakti Lubis menandatangani Ranperda tentang penyelenggaraan perpakiran dan Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, Selasa (12/12/2017).
Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim (kiri) didampingi Wakil ketua DPRD Karimun Bakti Lubis menandatangani Perda tentang penyelenggaraan perpakiran dan Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, Selasa (12/12/2017).

KARIMUN (Marwahkepri.com) –DPRD Kabupaten Karimun menggelar Rapat sidang paripurna tentang Penyampaian rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perpakiran dan Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, Selasa (12/12/2017).

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim dalam sambutannya mengatakan, tingginya pertumbuhan penduduk disertai meningkatnya mobilitas masyarakat berimplikasi pada peningkatan arus dan mode transportasi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang tidak disertai dengan peningkatan dan penyedian ruas jalan serta fasilitas parkir.

“Peningkatan dan penyedian tempat parkir, selain memberikan pelayanan publik ke masyarakat untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan terhadap kendaraan yang dimiliki, juga memberikan kontribusi berupa masukan pendapatan pada pemerindah daerah. Oleh karena itu, diperlukan usaha intensif maupun ekstensif, guna menciptakan strategi dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, dimana lebar efektif jalan akan berkurang,” jelasnya.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bidang perparkiran, maka perlu dibuat payung hukum dalam bentuk Perda dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran.

Anwar Hasyim juga menyampaikan, bahwa sebelumnya Kabupaten Karimun memiliki Perda Nomor 18 tahun 2002 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir, namun dalam perkembangannya Perda tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Perda Nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan.

“Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 18 tahun 2002 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir dalam hal sistematika  berubah lebih dari 50% dan esensinya juga telah diubah. Maka dengan disahkannya rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan dan perparkiran menjadi Peraturan Daerah nantinya, Perda No 18 tahun 2002 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir akan dicabut dan tidak berlaku,” ujarnya.

Untuk rancangan Perda tentang pencegahan dan peningkatan kaualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, Anwar Hasyim mengatakan, dengan peningkatan populasi perkotaan akibat urbanisasi, maka pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya di perkotaan menghadapi tantangan yang semakin besar.

“Upaya besar dibutuhkan supaya mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat perkotaan, termasuk lahan, perumahan dan pemukiman, sarana prasarana serta utilitas pendukungnya secara memadai,” tuturnya.

Dia juga mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri di Kabupaten Karimun terdapat pemukiman kumuh, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 188.B tahun 2014 tentang penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Karimun. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, terdapat 6 titik yang berada di 4 Kelurahan dan 2 Kecamatan dengan total luas kumuh 49,76 HA yaitu, Pulau Kambing di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Telaga Tujuh di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kampung Orari di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Baran Barat di Kelurahan Baran Barat, dan Gang Asoka di Kelurahan Baran Baran, serta Kuda Laut di Kelurahan Baran Timur.

“Salah satu wujud degradasi lingkungan yang parah dalam suatu perumahan dan pemukiman yang terjadi beberapa waktu lalu di Karimun adalah, kebakaran yang terjadi di Pulau Kambing Kelurahan Sungai Lakam Barat. Pulau Kambing merupakan salah satu lokasi yang masuk dalam kriteria kumuh berat, karena secara tata ruang dan yuridis, penguasaan tanahnya adalah ilegal.(MK/Riandi)