BNN Karimun Lakukan Pengecekan Urine Di Tiga Instansi Pemkab Karimun

Ratusan pegawai dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan pengecekan urine yang digelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun (BNNK), Rabu (7/12.2017). (Riandi)
Ratusan pegawai dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan pengecekan urine yang digelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun (BNNK), Rabu (7/12.2017). (Riandi)

KARIMUN (Marwahkepri.com) – Ratusan pegawai dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun diantaranya, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM serta Badan Perpustakaan Daerah Karimun melakukan pengecekan urine yang digelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun (BNNK), Rabu (7/12.2017).

Kepala BNNK Karimun Kompol Ahmad Soleh mengatakan, sesuai surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 50 tahun 2017 tentang pelaksanaan tes urine, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal diwajibkan untuk melakukan tes urine terhadap Pegawai dan Honorer.

“Dalam dua hari ini ada tiga instansi kita lakukan tes urine, dari ratusan pegawai dan honorer kita lakukan pengecekkan urine dan hasilnya semuanya negatif,” ujar Soleh kepada marwahkepri.com, Kamis (7/12) siang.

Dia mengatakan, pengecekan urine dilakukan berdasarkan permintaan Organisasi Perangkat daerah (OPD) tersebut. Langkah ini, menurutnya merupakan partisipasi pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba, khususnya di Kabupaten Karimun.

“Sebelumnya, beberapa instansi pemerintah dan vertikal sudah terlebih dahulu melakukan tes urine. Ini salah satu dukungan dalam pemberantasan narkoba,” katanya.

Soleh juga berharap pada tahun 2018 mendatang, seluruh instansi Pemerintah dan vertikal di Kabupaten Karimun melaksanakan pengecekan urine terhadap pegawai dan honorer dikarenakan hal tersebut diharapkan dapat menekan angka peredaran narkoba di Karimun.

“Kita targetkan pada 2018 semuanya telah melakukan tes urine. Hari ini terakhir kita lakukan pengecekkan, karena post anggaran untuk pemerintah sudah habis,” katanya .(MK/Riandi)