Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Bupati Anambas Diperiksa Penyidik Polri

51bupati-anambas-abdul-haris

BATAM, (marwahkepri.com) – Terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan dianggap menghambat keberadaan PT. KJJ, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris diperiksa penyidik Mabes Polri di ruang Ditkrimum Polda Kepri pada Senin (31/7/2017) lalu.

“Iya benar sudah diperiksa sebagai saksi. Apa inti atau meteri pemeriksaan, kami nggak tahu. Karena memang domainnya itu Mabes Polri. Kami di sini hanya memfasilitasi tempat saja,” kata Dirkrimum Polda Kepri Kombes Pol Lutfi Martadian, Kamis (3/8/2017) di ruang kerjanya.

Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut laporan pihak PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang dikuasakan kepada Mohamad Abdul Rahman.

Abdul Haris diduga menyalahgunkan wewenang dan memperhambat keberadaan PT KJJ di Anambas, “Iya terkait KJJ juga,” imbuh Lutfi seperti dilansir dari tribun.

Laporan polisi Rahman sapaan akrab Mohamad Abdul Rahman, LP/359/IV/2017 Bareskrim tertanggal 6 April 2017 lalu.

Dalam laporan tersebut, KJJ melaporkan lima pejabat Anambas. Selain Haris, pejabat yang dilaporkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Sahtiar, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah.

Kemudian Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Cathrina Dwi Retno Erni Winasih dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yunizar. Selain itu Ketua DPRD Anambas Imran.

Menurut versi KJJ, mereka dianggap menghambat beroperasinya perkebunan karet milik perusahaan tersebut.

Padahal,  kata Rahman beberapa waktu lalu, keberadaan KJJ sudah memiliki perizinan lengkap, termasuk izin dari terdahulu.

Hanya saja, saat Abdul Harrs menjadi bupati, melayangkan surat kepada KJJ untuk menghentikan segala aktivitas perusahaan di areal seluas 3.605 hektare.

Seperti diketahui, keberadaan perkebunan itu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Jemaja.

Bahkan, beberapa waktu lalu, puluhan alat berat perusahaan dibakar oleh massa yang menolak keberadaan perusahaan tersebut.

Masyarakat menolak karena kawasan yang hendak diolah KJJ merupakan hutan yang di dalamnya terdapat pepohonan yang berusia ratusan tahun. (mk/tribun)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.