DPK Usul UMK 2018 3,5 Juta, Perwakilan Buruh Berikan Catatan

Demo buruh beberapa waktu lalu. (net)
Demo buruh beberapa waktu lalu. (net)

BATAM (marwahkepri.com) – Ketua Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam, Rudi Sakyakirti menyatakan bahwa DPK telah menyepakati angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam sebesar Rp 3.523.427.

“Angkanya sudah kita usulkan ke Walikota, tiga hari setelah rapat,” kata Rudi, Senin (30/10).

Angka usulan tersebut mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015, dimana perhitungannya UMK tahun berjalan ditambah persentase inflasi dan produk domestik bruto (PDB) dan telah disepakati dalam rapat DPK.

Diketahui UMK Batam tahun 2017 sebesar Rp 3.241.125. Sementara besar inflasi 3,72 persen dan PDB 4,99 persen. Sehingga UMK 2018 meningkat 8,71 persen atau Rp 282.302.

Meski angka usulan telah disepakati, perwakilan buruh/pekerja tetap memberikan catatan-catatan. Di antaranya dewan pengupahan dari unsur pekerja/buruh menolak penetapan upah minimum tahun 2018 menggunakan PP nomor 78 tahun 2015. Alasan penolakan karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 88 dan pasal 89, Putusan MK nomor 8 tahun 2016, rekomendasi rapat panitia kerja upah Komisi IX DPR RI yang meminta pencabutan PP 78/2015, dan bertentangan dengan Kepres 107/2015 tentang tugas dan fungsi dewan pengupahan.

Catatan kedua dari unsur buruh dan pekerja yakni meminta pemerintah melalui Gubernur Kepri untuk segera memfasilitasi pembentukan asosiasi sektor usaha. Karena keberadaan asosiasi sektor ini penting dalam pembahasan upah sektoral. Sedangkan saat ini masih ada sektor usaha yang belum memiliki asosiasi. (mk/mc)