Polsek Tidak Menakut-nakuti Kades Dalam Pengawasan Dana Desa

(doc)
(doc)

Lingga (marwahkepri.com) – Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin Silalahi meminta kepada seluruh kepolisian sektor (Polsek) dibawah wilayahnya untuk tidak terlalu menekan kepala desa serta aparatur desa dalam pengawasan dana desa. Wewenang yang diberikan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian berdasarkan MoU dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran.

“Memang saya tekankan juga ke Kapolsek dan Babinkamtibmas yang ada, konsep pengawasan itu jangan membuat orang takut, yang pertama itu harus dipahami dulu,” kata dia, Senin (24/10)

Walaupun diberikan kewenangan untuk turut bertanggung jawab dalam mengawasi dana desa, tetapi setiap Kapolsek jangan sampai membuat aparatur serta kepala desa ketakutan.

Jika setiap orang atau kepala desa terus diawasi, dan menjadi ketakutan, yang terjadi justru akan menyebabkan belanja modal, belanja barang dan penyerapan anggarannya kecil tidak maksimal.

“Sehingga, perputaran antara anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah pusat ke desa tidak sesuai apa yang di cita-citakan,” ujarnya.

Sementara itu, pesan yang kedua kata Ucok yakni, ketika setiap aparatur desa membelanjakan suatu barang, maka persoalan yang ada di Rancangan Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan harga yang paling efektiv.

“Makanya kalau ditemukan nantinya potensi mark up, ini kan masalah penyimpangan, makanya sistem pemerintah yang menggandeng Polri, mereka melihat instrumen Polri ini ada di sektor sampai paling bawah, dan diharapkan dapat menjangkau unsur terdepan penggunaan dana desa,” lanjut dia.

“Penunjukan mereka terhadap material itu harus diawasi juga, karena kalau terjadi kong kalikong, kita pertanyakan lagi apa latar belakang mereka meningkatkan harga. Biasanya mereka berlindung di jasa, jasa angkutan serta jarak tempuh yang jauh,” ujar dia.

Sementara itu kepada Kapolsek dia jelaskan jika terdapat kongkalikong dengan kepala desa atau aparatur desa maka akan diberi sanksi tegas sebagaimana intruksi Kapolri.

“Apabila anggota yang berperan sebagai pengawas, ikut membantu dalam menyelewengkan dana desa, akan diproses pidana dan memberhentikan langsung jika terbukti  terlibat menyalahgunakan dana desa,” tutup dia. (MK/arp)