Kabupaten Natuna Berpotensi Tinggi Kembangkan Sektor Pariwisata
Natuna (Marwahkepri.com) – Bupati Natuna Hamid Rizal menghadiri acara Rapat Koordinasi Provinsi Kepulauan Riau, Jum’at (20/10) siang di Gedung Daerah Provinsi Kepri Tanjungpinang. Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
Tampak hadir seluruh Kepala daerah Kabupaten /Kota dan Setda serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya Gubernur Nurdin menyinggung berbagai inovasi yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah terutama terkait upaya menarik investasi baik dibidang Perikanan, Pariwisata dan pertanian.
Pemerintah Kabupaten Natuna menjadi perhatian pula terutama terkait pengembangan sektor Pariwisata, dimana menurutnya upaya konkrit dalam mendukung hal tersebut harus pula melibatkan seluruh masyarakat melalui regulasi yang ditetapkan.
Seperti larangan pembuangan sampah di pantai dan laut yang tidak hanya akan mendukung sektor tersebut, namun juga akan berdampak positif pada sektor lainnya seperti perikanan.
Lebih lanjut ditambahkan pula, bahwa saat ini penyelenggaraan keuangan pemerintahan tingkat desa strategi tepat untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Namun peluang tersebut juga diiringi regulasi yang jelas dalam pengaturannya.
Oleh karena itu Nurdin berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota selalu melakukan sinergitas dan koordinasi bagi mendukung proses pengawasan penyelenggaraan keuangan ditingkat desa, agar penyerapan dan pengelolaan anggaran dapat efisien, tepat guna dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan peruntukan.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Piagam terhadap Laporan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2017 kepada seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Kepri dari Kementerian Keuangan RI yang diwakili oleh Kepala Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri, dan penyerahan Buku Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017.
Terkait hal diatas, Gubernur berpesan bagi Pemerintah Daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi penyelenggaraan keuangan daerah agar terus mempertahankan prestasi tersebut, kepada pemerintah daerah yang belum berhasil beliau juga berpesan agar terus meningkatkan kelengkapan dan melakukan evaluasi secara lebih menyeluruh bagi mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan kedepannya.(mk/hms)
