Lingga dan Tanjabtim Mantapkan Kerjasama Bangun Pulau Berhala, DPRD : Hal Ini Perlu Dibicarakan

Wakil Ketua DPRD Lingga, H Kamaruddin Ali. (Arpa)
Wakil Ketua DPRD Lingga, H Kamaruddin Ali. (Arpa)

LINGGA (marwahkepri.com) – Bupati Lingga, Pemerintah Kepulauan Riau bersama Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Jambi, memantapkan hubungan diplomasi kedua daerah terkait pembangunan Pulau Berhala. Hal ini diperkuat dengan surat tindaklanjut nota kesepahaman (MoU) antara kedua provinsi tahun 2015 lalu perihal rencana pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah.

Sebagai tindaklanjut ini, pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibawah komando Bupati Romi Harianto mengirimkan surat kepada pihak Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan Pulau Berhala.

Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD Lingga, H Kamaruddin Ali mengatakan sepanjang kerjasama itu nantinya menghasilkan dan membantu bagi daerah, pihak Legislatif Lingga sangat mendukung niat baik Pemkab Tanjung Jabung Timur berkoalisi membangun pulau Berhala.

Namun dia menegaskan, terkait hal ini Pemkab Lingga melalui pihak eksekutif perlu membicarakan persoalan tersebut dengan DPRD Lingga.

“Sepanjang kerjasama yang baik kita mendukung. Tetapi pihak eksekutif juga perlu membicarakan dengan kita di DPRD. Untuk pembagian PAD tentu kita bicarakan baik-baik. Bagi hasilnya berapa-berapa tentu akan kita bicarakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya saat dijumpai awak media, Rabu (27/9).

Disinggung apakah ini klausal politik yang suatu saat nanti dapat  menghilangkan pulau Berhala dari peta Kabupaten Lingga dan Kepri, karena ada kemungkinan-kemungkinan penguasaan wilayah. Dia menegaskan kerjasama ini harus diisi dengan perjanjian-perjanjian yang kuat dan mengikat.

“Yang penting kerjasama itu harus diketahui DPRD. Apalagi itu antar wilayah. Persetujuan itu harus diketahui DPRD,” ucapnya lagi.

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan itu, maka perlu melibatkan DPRD. Terlebih jika kerjasama itu bersifat kebijakan.

“Perjanjian ini biasanya diawal-awalnya baik tetapi tiba akhirnya kadang-kadang timbul persoalan, sengketa. Maka DPRD perlu dilibatkan kalau nanti kerjasama ini nanti menyangkut kebijakan. Kalau tidak dibicarakan kepada DPRD yang nanti dibelakang hari ada persoalan terkait kebijakan daerah, ya DPRD lepas tangan. Kita mendukung pak Bupati melakukan kerjasama ini, tetapi sebaiknya dirembukkan kepada DPRD sebelum menandatangani perjanjian itu. Sebab ini masalah kebijakan bukan teknis,” tutupnya. (MK/arp)

Print Friendly, PDF & Email