Pimpinan PT Growa Indonesia Menghindari Panggilan Kejaksaan

Tambang galian C di desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat yang dikelola oleh PT Growa Indonesia. (Arpa)
Tambang galian C di desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat yang dikelola oleh PT Growa Indonesia. (Arpa)

LINGGA (marwahkepri.com) – Pimpinan PT Growa Indonesia yang beroperasi pada tambang galian C di desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Daik Lingga. Pemanggilan ini terkait dugaan kasus penyalahgunaan sekaligus pertanggungjawaban dana DKTM di Desa Tanjung Irat yang mendapat sorotan dari masyarakat daerah tersebut.

Kejari Daik Lingga yang bertempat di Dabosingkep, usai memeriksa aparatur Desa Tanjung Irat, penyidik Kejari Daik Lingga memanggil pimpinan PT Growa Indonesia, Selasa (26/09). Namun sayangnya, pemilik perusahaan tersebut mangkir dari panggilan jaksa, seolah menghindari.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Selasa (26/09) hingga sore hari hanya perwakilan pihak perusahaan memenuhi panggilan penyidik jaksa. Namun tidak dipimpin oleh pemilik PT Growa Indonesia.

Perwakilan pihak perusahaan yang datang memenuhi panggilan Kejaksaan tidak diterima oleh penyidik jaksa. Sebab dalam surat pemanggilan dari penyidik kejaksaan yang dipanggil adalah pimpinan PT Growa Indonesia, tidak harus diwakilkan.

“Kita panggil pimpinan perusahaan tapi yang datang malah perwakilan. Jadi nanti kita panggil lagi sampai bosnya datang. Kalau perwakilannya tidak bisa karena yang datang tidak masuk dalam struktur perusahaan, surat kuasa juga tidak ada,” kata sumber di kejaksaan yang tidak ingin namanya ditulis.

Sementara, Kepala Desa Tanjung Irat, Kaha beberapa waktu lalu menjelaskan, permasalahan DKTM ini berawal dari komplain masyarakat terkait penggunaan dana untuk memasang KWH Listrik kepada warga desanya. Sampai dana dicairkan kamarin, dengan janji sebelum Agustus pemasangan listrik dan KWH untuk warga belum selesai. Malah tidak dilaksanakan.

Diketahui DKTM diperuntukkan sebesar Rp 540 juta yang dicairkan tahun 2017 ini.

“Makanya warga mempertanyakan hal ini kepada saya selaku Kades. Sementara itu urusan pengelolaan dana DKTM itu sendiri di desa dari dahulu dilakukan oleh tim DKTM. Kami tidak ikut campur. Namun karena warga melapor kepada saya, makanya sekarang persoalan ini pelan-pelan kita bereskanlah. Saya yang tanggungjawab. Saya bilang sama warga, saya pasang badan, karena Ketua Tim DKTM ini sepertinya tidak punya niat baik untuk merealisasikan janjinya,” jelas Kahar.

Usai menjalani pemeriksaan kejaksaan dia berjanji akan turun tangan agar KWH dipasang kerumah warga. Data terakhir sekitar 20 lebih KK yang sudah diselesaikan KWH listriknya. Dia menjelaskan ada sekitar lebih kurang Rp 100 juta yang udah dikucurkan untuk pemasangan KWH listrik.

“Selain itu saya ada pegang juga jaminan surat rumah Jasmin, Ketua Tim DKTM. Soalnya semua dana DKTM ini dia yang pegang di rekening dia. Karena dia tidak muncul-muncul dan tidak mau menjelaskan permasalahan itu kepada warga, makanya kita turun tangan sekarang menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini juga sudah saya jelaskan kepada penyidik Kejaksaan kemaren waktu kita dipanggil,” terannya. (MK/arp)

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.