Animo Masyarakat Natuna Minim Masuk BPJS

IMG_20170926_131030
Rapat bersama BPJS Kepri

Natuna (Marwahkepri.com) – Forum Kemitraan Dan Komunikasi, Tingkat Kabupaten Natuna, bersama BPJS, melakukan rapat dikantor Bupati pada Selasa (26/09/2017). Kegiatan tersebut dilakukan terkait  minimnya minat masyarakat Natuna untuk ikut serta menjadi peserta BPJS.

Kepala BPJS Kepri. Dr lenny Marlina Manalu mengatakan, mereka diutus dari Provinsi untuk mengajak seluruh elemen masyarakat, agar mendaftar sebagai peserta BPJS. Saat ini ada 5 kabupaten Kota dalam kendali, kecuali Batam dan Karimun.

Bermodalkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan  motto gotong royong, semua bisa tertolong, dinilai kurang disosialisasikan kemasyarakat. Ditambah lagi minimnya pengetahuan terkait pentingnya kegunaan BPJS.

”kalau sudah sakit, baru sibuk nak urus BPJS” ucapnya, Lenni.

Dari hasil survey  dilakukan, sekaligus data diterima oleh petugas lapangan, per 30 Agustus, hanya 25.800 orang penduduk Natuna yang ikut serta program BPJS, artinya baru 30 persen, lebih.

“Jadi sekitar 66 persen, masyarakat kita yang harus kita bujuk untuk daftar, sebagai peserta BPJS. Memang sangat sulit, karena Natuna daerah kepulauan, dibatasi oleh lautan luas”, tandas Lenni.

Oleh karena itu, disisa waktu beberapa bulan lagi, pihaknya mengajak semua jajaran pemerintah mulai dari Kades Lurah Camat, sampai dengan Dinas pendidikan diharapkan, agar  mendata dan melakukan sosialisasi, agar semua masyarakat masuk daftar BPJS.

“Tadi kami bersama Wabup, sudah koordinasi, akan Kita jadikan satu desa sebagai percontohan, sebagai pengguna BPJS”.

Nanti akan di data, bagi yang tidak mampu akan di bantu oleh Pemerintah, kecuali bagi mereka yang mampu. Dengan demikian, desa lain bakal ikut .

Perlu diingat. Tahun depan seluruh badan usaha wajib mendaftarkan anak buahnya, sebagai peserta BPJS. Tahun ini, dari ratusan badan usaha, sekitar sepuluh, melakukan penunggakan iyuran BPJS. Kalau di total tunggakan 55 juta.

Sementara untuk Individu, yang menunggak sekitar ratusan juta juga. Kalau ditotal untuk seluruh indonesia sekitar Rp 9 Trilyun belum di setorkan. Pemerintah janji akan memberikan suntikan dana untuk menanggulangi ini.Tahun depan kemungkinan naik jadi 13 trilyun.

Sekarang ini dari 13 Puskesmas, yang ada di Kabupaten Natuna, telah disetor 130 juta tiap bulan. Rumah Sakit milik TNI dan Polri sekitar  20 juta/bulan, jumlahnya Rp 1,1 millyar.

Di provinsi telah ditanda tangani MoU, untuk kesepakatan. Dengan pimpinan daerah, agar bersinergi dan berjalan lancar.

Camat Bunguran Timur, Asmara Juana Suhardi, meminta agar ada payung hukum terkait, kategori miskin di Natuna. Kemudian, sulitnya regulasi pemakaian lewat BPJS.

“Karena warga saya dah alami sendiri. Dia berangkat ke Tanjung Pinang, dan sakit tapi kartu BPJS nya, tidak bisa diklaim, harus minta surat dulu kepada BPJS cabang. Kalau dihitung hitung rugi kalau harus urus, lebih baik bayar sendiri”, ujarnya.(nang)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.