Warga Minta Satker Pemkab Karimun Segel Tower di Desa Pangke Barat

TOWER : Tower Telekomunikasi "Ilegal" milik Telkomsel yang ditolak warga Desa Ambat Dusun 2 RT 01 RW 04 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Rabu (13/9). (Foto/MK/Hasian).
TOWER : Tower Telekomunikasi “Ilegal” milik Telkomsel yang ditolak warga Desa Ambat Dusun 2 RT 01 RW 04 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Rabu (13/9). (Foto/MK/Hasian).

KARIMUN (Marwahkepri.com) – Warga Desa Ambat Dusun 2 RT 01 RW 04, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Bara, Kabupaten Karimun meminta agar Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten Karimun agar menghentikan pengerjaan atau menyegel tower telekomunikasi milik Telkomsel di Desa mereka yang diduga “Ilegal”.

Pasalnya, meskipun pembangunan tower itu tanpa izin itu ditentang warga sekitar dengan alasan akan bahayanya radiasi maupun resiko rawan akan terjadi sambaran petir ketika musim penghujan, namun pihak pengelola maupun penanggung jawab proyek, terkesan cuek dan terus melanjutkan pembangunan.

“Dari awal, saya sudah tidak setuju adanya pembangunan tower didekat rumah saya, namun malah dibangun disebelah rumah Pak Kades Pangke Barat, Rumainur yang tidak jauh dari rumah saya,” ujar Supiadi (38) salah satu warga sekitar, kepada awak media yang menyambangi lokasi, Rabu (13/9) pagi.

Dikatakan, sejak dibangunnya tower sepanjang 52 meter itu, Adi dan keluarga kerap merasakan kekhawatiran ketika hujan turun disertai petir. Selain itu, dampak radiasi yang dihasilkan tower tersebut, tentunya berdampak pada kerusaakan alat-alat elektronik rumah tangga.

“Sejak tower itu berdiri, gelegar suara petir, maupun getarannya sangat terasa sekali bang, kami takut tower itu akan menjadi petaka bagi kami maupun warga sekitar,” kesalnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sunardi (40). Dirinya maupun warga lainnya sangat menyesalkan tindakan pihak pengembang ataupun pemilik lahan tower yang dinilai cuek dan dianggap semena-mena yang hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak negatif yang diterima masyarakat atas keberadaan tower.

Bukan hanya itu saja, sebelum maupun sudah berdirinya tower dilokasi itu, pihak pengembang (pemilik tower) belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang bahaya ataupun dampak dari radiasi maupun keberadaan tower terhadap kesehatan masyarakat maupun dampak-dampak negatif lainya.

Atas dasar itu, puluhan warga yang merasa keberatan dan menolak keberadaan tower, telah melakukan perundingan sesama warga. Dari hasil perundingan, secara tegas, warga akan mengambil sikap dengan menyegel paksa jika Satker Pemkab Karimun tidak menyegel tower tersebut.

Oleh karena itu, kita akan terlebih dahulu membuat surat bentuk penolakan yang akan kita serahkan kepada perangkat Desa, Camat, serta pihak Kepolisian dengan tembusan-tembusan. Jika hal itu belum dapat solusi, pihaknya akan menggelar aksi demo.

“Jika pemerintah tidak melakukan penyegelan, kita akan menyegel paksa tower tersebut, setelah surat penolakan yang kami layangkan dan akan kita gelar aksi demo, karena, Hanafi sebagai penanggungjawab tidak pernah sosialisasi sama kami, ” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pangke Barat, Rumainur, ketika dikonfirmasi terkait pembangunan tower itu, mengatakan bahwa benar tower tersebut dibangun diatas tanah milik orang tuanya dengan dasar sewa menyewa dengan pengembang (pemilik tower).

“Selaku pemilik lahan, lanjutnya, orang tua saya telah memanggil warga  setempat RT, RW dan telah memberikan izin dan telah ditanda tangani warga, kalau masalah perizinan, saya tidak tahu sampai dimana kepengurusanya” terangnya. (mk/Hasian).

 

Print Friendly, PDF & Email