PNNS Kabupaten Lingga Terkesan Lamban Menghasilkan Produk Hukum

(net)
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Evan Apturedi (net)

Lingga (marwahkepri.com) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Lingga dinilai lamban menghasilkan produk hukum. Pasalnya sejak tahun 2014, sudah dibekali dengan ilmu penyidikan dan sudah ada 142 perda, namun sampai detik ini belum ada produk penyidikan yang bisa dibawa ke pengadilan.

Hal tersebut diungkapkan langsung Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Daik Lingga, Evan Apturedi. Menurutnya peserta PPNS yang merupakan pejabat PNS dan ditunjuk serta diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dalam ruang lingkup peraturan undang-undang sebagai dasar hukumnya belum m memberikan kontribusi produk hukum.

“Dua tahun saya jadi Kepala Seksi Intelijen, belum ada satupun produk dari PPNS Kabupaten Lingga ini. Padahal banyak kalau mau bekerja. Saya minta semuanya harus hadir dalam ruangan ini. Sayang uang-uang negara dibuang-buang kalau seandainya ini belum ngumpul,” kata Evan Apturedi saat mengisi Rapat Koordinasi PPNS yang digelar pihak Sekretariat PPNS Lingga di ruang Pertemuan Hotel One Dabosingkep, Rabu (13/09).

Dia katakan kalau Rakor kali ini merupakan momentum bagi pihak PPNS, karena PPNS itu bukan hanya sekedar gagah-gagahan dengan seragamnya. Kerja PPNS itu hasil dari produk hukumnya, mengingat telah ada 142 perda sampai saat ini yang telah direkapitulasi.

“Makanya saya bilang ini sangat penting sekali. Jadi sayang sekali kalau sampai ada yang tidak hadir. Penting,sangat penting sekali,” Kata Kasintel Kejari Lingga ini.

Dari 142 Perda itu, dia tegaskan satupun belum mengeluarkan produk PPNS. Walaupun itu tindak pidana ringan (Tipiring), tetapi bisa menimbulkan deferent efek bagi para pelakunya. Salah satunya masalah minuman keras, meski sifatnya tidak bisa memenjara orang. Tetapi kalau sudah diproses, PPNS akan terkesan ada wibawa.

“Bukan mau mencemooh, tetapi memberikan semangat. Lantas kemana kalian?. Tidur?. Banyakkan di Perda itu?Tetapi kalau kalian cuma petantang-petenteng gagah dengan seragam saja,bsementara ada 142 perda yang sudah direkapitulasi dan memiliki aturan tentang kewenangan kalian sebagai PPNS, ya pada akhir nya tidak menghasil kan produk,” ujar dia.

Menurutnya lemahnya PPNS karena selama ini seakan mengalami kurang percaya diri. Jadi, semua-semua masalah  harus diserahkan sama polisi. Padahal tidak semua kejahatan itu, ada undang-undang administrasi yang mengatur tentang pidanya, termasuk PPNS.

Menurut PPNS ada payung hukum yakni KUHAP. Untuk itu, wajib hukumnya seorang PPNS itu memahami KUHAP, karena aturan mainnya PPNS tertuang dalam pasal 6 KUHAP yang diatur dalam pasal 105, 106 sampai dengan pasal 112.

“Kalau dia tidak memahami KUHAP,bbagaimana cara penyidik itu bekerja. Saya tidak habis pikir kalau seandainya PPNS tidak tahu aturan main, cara bekerjanya PPNS itu sendiri. Bagaimana aturan itu mau ditegakkan, ketika PPNS tidak memahami cara bekerja. Semestinya PPNS bisa bekerja.Tidak harus diserahkan kepada polisi,bwalaupun bekerjanya PPNS itu dibawah koordinasi dan pengawasan polisi,” lanjut dia.

Semenatar pihak Satpol-PP sebagai penegak Perda melalui Kepala Kantornya Rudi Paloh mengapresiasi penuh rakor tersebut. Menurutnya pengetahuan dan masukan yang  diberikan pihak Kejar bisa membenahi kekurangan yang ada. Kelemahan-kelemahan itu memang harus ditutup mungkin dengan pelatihan dan rakor ini.

“Memang supaya kekurangan mereka (PPNS) itu dapat di benahi. Baik itu internal maupun secara institusi. Apa yang kurang dari mereka, inilah ajangnya di rakor. Baik itu personal PPNS, maupun Sekretariat PPNS nya. Kalau tidak begitu, kita tidak tahu,” ujar  Rudi Palo usai pelaksanaan Rakor.  (MK/arp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.