DPRD Lingga Akan Bentuk Panja, Mendorong Revisi Perda RTRW Kepri

(doc)
(doc)

Lingga (marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lingga dalam waktu dekat ini akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Perda RTRW provinsi Kepri yang dinilai merugikan ekonomi Kabupaten. Panja dibentuk untuk mengiventaris sebagai data dan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar revisi perda segera dilakukan pihak provinsi Kepri.

“Kita juga kan berikan dukungan politik kepada Bupati Lingga dalam rangka membuka kran tambang di Lingga. Makanya sekarang ini kita akan bentuk Panja dalam waktu dekat,” kata Kamaruddin Ali, Wakil Ketua I DPRD Lingga, Senin (11/09) di Daik Lingga.

Panja ini kata dia merupakan tim yang dari segi politik akan memberikan dukungan kepada Bupati Lingga. Meminta Bupati melakukan langkah-langkah agar ekonomi pertambangan di Lingga hidup kembali.

Menurutnya tidak masuknya perda RTRW Kepri terkait pertambangan di Lingga tidak bisa dibiar. Jika masalah ini dibenarkan berlarut Kabupaten Lingga tetap akan menjadi Kabupaten atau daerah tertinggal dan ditinggalkan.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan. Penzaliman terhadap Kabupaten Lingga harus segera diselesaikan,” papar dia.

Politisi partai Golkar ini katakan dari pihak provinsi sejauh ini belum ada tanggapan serius mengenai ini. Jika memang provinsi paham Lingga merupakan bagian dari Kepri dan rakyat Lingga merupakan rakyat provinsi tentu akan melakukan pembenahan atau revisi terhadap Perda yang telah disahkan tersebut. Artinya tanpa ada komentar atau intervensi dari Kabupaten, provinsi dengan inisiatif sendiri membuka peluang dan ruang ekonomi pertambangan itu sendiri di Lingga.

“Belum ada tanggapan privinsi sampai hari ini. Kita cobalah dengan beberapa strategi akan mereka mau merubah. Maka itu perlu pendekatan dengan Bupati, Gubernur dan DPRD itu segara diubah karena dirasa sangat mengkerdilkan Kabupaten Lingga. Meraka seharusnya juga merubah. Kalau tidak kehadiran mereka tidak punya arti banyak dihadapan rakyat Kabupaten Lingga,” lanjut dia.

Sementara terkait dugaan kurangya pendekatan dinas-dinas terkait di Kabupaten Lingga terhadap proses penyusunan Perda RTRW Kepri ini, dia menilai bukan menjadi alasan. Menurutnya salah sekalipun pihak Kabupaten yang disinyalir tidak komunikatif atau kurang koordinasi dalam proses tersebut, tentu juga tidak seharusnya provinsi memutuskan perekonomian tambang di Lingga. Seharusnya akan lebih arif dan bijak jika ada kelalaian tersebut pihak DPRD provinsi sebelum mengesahkan perda itu memanggil Bupati Lingga, untuk meminta penjelasan.

“Kemungkinan iya itu ada. Kalaupun ada beberapa kelalaian yang dilakukan dinas-dinas terkait di Kabupaten Lingga karena kurang koordinasi kurang komunikatif bukan menjadi alasan yang seolah-olah menghukum Kabupaten Lingga. Tidak boleh itu dijadikan alasan. Dan menganggap pemerintah daerah Kabupaten Lingga tidak kooperatif,” ucapnya.

Namun setelah permasalahan ini muncul, menurutnya DPRD provinsi terkesan sengaja melalaikan Kabupaten Lingga masuk dalam wilayah pertambangan. Saat ini bukan saja pemkab yang kehilangan PAD dari sektor pajak tambang, melainkan masyarakat Lingga sebagai korban yang paling nyata, lunglainya perekonomian. Tidak bisa dipungkiri tambang di Kabupaten Lingga sudah ada sejak era Kesultanan Lingga. Bahkan sekarang hasil tambang dari Lingga berupa bauksit sudah tiba di negara Cina.

“Itukan jadi ukuran moril kawan-kawan dari DPRD provinsi sebelum membuat keputusan. Apalagi Kabupaten kita sangat potensi dengan tambang. Kita punya pasir darat, pasir laut, bauksit, batu besi, timah darat, timah laut, bahkan ada potensi minyak bumi. Dengan Perda ini otomatis mematikan kegiatan ekonomi di daerah kita. Jadi kesannya mereka pakai pendekatan amarah,” terang dia.  (MK/arp)

Print Friendly, PDF & Email