KNPI Lingga Turut, Desak Pemprov Ajukan PK Perda RTRW

Saparuddin, Ketua KNPI Kabupaten Lingga (doc)
Saparuddin, Ketua KNPI Kabupaten Lingga (doc)

Lingga (marwahkepri.com) – Terkait hasil pengesahan Perda Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Kepri yang menutup kran pertambangan di Kabupaten Lingga, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional  Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Lingga, Saparuddin angkat bicara. Dia mendesak pemerintah provinsi agar mencabut Perda yang sudah disahkan tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini merupakan bentuk dukungan dan rasa simpatik melihat Perda RTRW Kepri, Kabupaten Lingga tidak masuk dalam katagori wilayah pertambangan. Karena pada dasarnya, justru diterbitkan Perda ini otomatis melemahkan ekonomi masyarakat Lingga. Geliat ekonomi yang berkembang sejak era Kesultanan Lingga lenyap sudah.

“Sebagai bunda nya Kabupaten Lingga, harusnya pemerintah provinsi melihatlah lebih jeli kalau Lingga sudah dari dulu menjadi daerah pertambangan,” kata dia, Selasa (05/09).

Dia katakan banyak potensi tambang dibumi bunda tanah melayu ini. Apalagi ada indikasi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah. Jangan sampai harta yang dikaruniakan dibumi ini tidak termanfaatkan. Apalagi tambang, sudah menjadi urat nadi sendi-sendi perekonomian masyarakat Kabupaten Lingga.

“Tolong lah dibuka krannya kembali, jangan sampai ini tidak diindahkan. Karena apa bila ini dibekukan jauh akan berdampak kepada perekonomin masyarakat, banyak masyarakat lingga yang akan menjadi penganguran,” lanjut dia.

Dia juga membenarkan tudingan yang dilontarkan Wakil Ketua I DPRD Lingga, Kamaruddin Ali SH beberapa waktu lalu mengenai hal ini. Untuk itu dari pandangan kepemudaan dia berharap kepada anggota DPRD Kepri dapil Bintan-Lingga bersama pemerintah Kabupaten agar dapat memperjuangkan ini. Kata dia KNPI juga siap bekerjasama.

“Ini agar Lingga masuk dalam wilayah tambang. Jangan biarkan masyarakat Lingga miskin dengan aturan yang merugikan potensi daerah,” lanjut dia.

Pemuda, dalam polemik ini siap mendukung upaya Bupati Lingga melakukan gugatan. Jika terkesan masih diabaikan KNPI, bersama elemen masyarakat Kabupaten Lingga siap turunkan aksi ke provinsi meminta kepada bapak gubernur Kepri, Nurdin untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap Perda yang sudah disahkan tersebut.

“Kami siap turun, saya juga sudah buatkan puisi yang untuk kita adakan aksi nanti ketika ti diindahkan,” tutup dia. (MK/arp)