Usulan Kecamatan Baru Diseriuskan, Ini Langkah Pemkab Lingga Selanjutnya

M Aswad, Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Lingga (doc)
M Aswad, Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Lingga (doc)

Lingga (marwahkepri.com) – Proses pemekeran 3 kecamatan di wilayah kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga memasuki persiapan bahan guna mendapatkan rekomendasi dari Gubernur. Namun sayang perihal pemekaran ini tidak bisa ditargetkan kapan selesainya dikarenakan penentuan barada di pemerintahan  pusat.

Melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Lingga, M Aswad menjelaskan semua bahan sudah disiapkan tim. Namun ada penambahan-penambahan lainnya yang harus dilakukan seperti pemetaan-pemetaan titik koordinat kecamatan, serta nama dan arti kecamatan maupun sejarahnya serta penetapan ibu kota kecamatan yabg diharuskan melalui kesepakatan bersama.

Begitupun moratorium juga sudah dicabut. Pemerintah saat dengan oratorium UU No 23 tahun 2014, sehingga kewenangan pemekaran daerah itu berada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Alhamdulillah, usulan dari bawah sudah disepakati. Karena memang jangan sampai persoalan jadi riuh rendah daerah,” ujar dia, Jum’at (10/08) lalu.

Dia menjelaskan kalau sudah lengkap, semuanya terkait rekomendasi akan dikeluarkan pihak provinsi. Dan selanjutnya berkas pengajuan akan diserahkan di Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan. Apabila sudah mendapatkan rekom bersama gubernur, Perda tentang pemekaran akan di bahas.

“Yang mengerjakan adalah tim, tim dari eksekutif. Kalau sudah gubernur bakal mengeluarkan rekomendasi. Registrasinya akan dikeluarkan. Barulah kita sama-sama, kita dan provinsi usulkan ke Kemendagri,” lanjut dia.

Oleh pemerintah Kabupaten Lingga, usulan pemekaran kecamatan tersebut tetap seperti usulan awal dengan tiga kecamatan dengan dasar alasan rentang kendali. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) lama dan yang baru, yang saat ini lagi dipersiapkan. Pemekaran wilayah kecamatan di daerah Kepulauan, seperti Kabupaten Lingga mendapat kesempatan khusus. Dalam hal ini daerah kepulauan diberi kewenangan untuk mengusulkan, tanpa perhitungan luas wilayah, tentang kendali dan jumlah peduduk.

“Dan Ranperda juga sudah diajukan, disetujui dewan provinsi. Kita mohon restulah, nomor registrasi untuk kode wilayah pemekaran ini,” kata dia.

Sementara, apabila pemekaran kecamatan-kecamatan terealisasi. Terkait SDM, dia akui cukup terbatas. Hal ini juga menjadi dan patut diperhatikan untuk mengisi sejumlah OPD-OPD yang baru tersebut.

“Memang hal ini juga diperhatikan, sangat terbatas. Apalagi di OPD-OPD belum maksimal. Mau tidak mau harus diisi. Mungkin saja Kemenpan buka tes PNS. Kita doakan mudahan ada penerimaan PNS seperti Kemenkumham yang baru-baru ini. Tapi lebih tepatnya hal itu ditanyakan ke BKD,” papar dia. (mk/arp)