Kejari Daik Lingga Panggil Staff Dishub, Ada Apa ?

(net)
(net)

Lingga (marwahkepri.com) – Diduga terkait persoalan gaji atau honor PTT dan THL, sejumlah staf di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga diperiksa pihak Kejaksaan Negeri (Kajari), Daik Lingga. Namun, perihal dugaan belum dapat dipastikan secara pasti karena masih bersifat klarifikasi.

Kejari Daik Lingga, Puji Triasmoro SH, MH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Alexander Kristian mengatakan perihal pemanggilan beberapa staf di OPD Lingga, masih bersifat klarifikasi. Sehingga pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

“Karena berdasarkan Instruksi Presiden mengenai pemeriksaan di penyelidikan dan penyidikan belum boleh disampaikan, bersifat rahasia,” kata dia menjawab, Kamis (10/08).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemeriksaan dan pemanggilan sejumlah staf Dishub Lingga ini disinyalir terkait dengan pengeluaran dana gaji dan honor PTT ataupun THL Lingga pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerikasaan telah dilakukan sejak awal pekan ini. Tetapi Alexander masih belum bisa memberikan jawaban pasti.

“Ini sifatnya masih klarifikasi,” kata Alexander.

Terkait hal ini pula Kadishub Lingga, Yusrizal membenarkan ada beberapa orang staf di kantornya yang dipanggil penyidik Kajari Daik Lingga. Namun perihal pemanggilan, dia mengaku belum mengetahuinya.

“Saya kurang tahu, cuma memang ada surat panggilanya ke kita untuk beberapa orang, sekitar 2-3 orang lah yang PTT dipanggil Jaksa,” kata Yusrizal saat dihubungi, Kamis (10/08).

Yusrizal menyebutkan semenjak dia menjabat belum ada menerima masalah dan melakukan masalah. Namun perkiraanya pemanggilan tersebut kemungkinan ada hubunganya dengan persoalan yang terdahulu sebelum ia ditunjuk menjadi Kadishub Lingga.

“Kalau saat saya menjabat hal ini tidak ada masalah soal gaji dan honor PTT atau THL. Kemungkinan ini persoalan sebelum saya menjabat. Tapi saya belum pasti juga. Soalnya saya belum memantau perkembangan soal itu lagi,” kata dia yang berada di Batam.

Sebagaimana diketahui Pemkab Lingga pada tahun sebelumnya, pernah melakukan kebijakan rasionalisasi PTT dan THL dikarenakan besarnya dana yang harus dikeluarkan mencapai puluhan miliar rupiah, guna membayar gaji honor PTT dan THL. Tujuan rasionalisasi saat itu, adalah menekan angka pengeluaran dari APBD Lingga untuk urusan ini dan mengalihkannya pada bidang lain yang lebih diperioritaskan. (mk/arp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.