60 Persen Obat Jalur E-catalog Telah Dipenuhi DKPP-KB Lingga

Syamsu Rizal, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP-KB) Kabupaten Lingga (Doc)
Syamsu Rizal, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP-KB) Kabupaten Lingga (Doc)

Lingga (marwahkepri.com) – Ditengah kisruhnya permasalahan kekurangan stok obat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Lingga, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP-KB) Kabupaten Lingga berenca mengakhiri permasalahan krisis tersebut. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pelayanan yang harus maksimal dilakukan di tempat-tempat pelayanan kesehatan daerah, terlebih dengan ketersediaan Alat Medis Habis Pakai (disposable).

Kepala DKPP-KB Lingga Syamsu Rizal, dalam jumpa pers di Dabosingkep, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi persoalan-persoalan krusial terhadap keluhan-keluhan masyarakat, terutama pihak pasien rumah sakit atau puskesmas. Saat ini kata dia, terkait krisis obat telah diupayakan ketersediaannya sampai saat ini sudah mencapai 60 persen melalui e-catalog. Sedangkan obat melalui jalur non-catalog dalam proses lelang.

“Pemerintah Kabupaten Lingga dapat menarget bahwa ditahun 2018 yang akan datang persoalan obat ini sudah terselesaikan,” kata dia, Selasa (08/08).

Capaian itu dilakukan dengan beberapa upaya salah satunya menghubungi pihak Provinsi Kepri hingga Dirjen di Kementerian Kesehatan pusat dan akhirnya mendapatkan bantuan dan respon positif dari penyedia obat. Namun mengenai minimnya obat-obatan di rumah sakit masih saja kosong, dikarena beberapa kendala pada proses input data sistem digital e-catalog yang membutuhkan waktu lebih kurang empat bulan.

“Proses itu saja membutuhkan waktu empat bulan paling cepat, tapi sekarang semuanya sudah terpenuhi. Untuk kekurangan lainnya, kita juga melakukan lelang,” ucap dia.

DKPP-KB Lingga, kata dia, lebih mendahulukan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) daripada dana APBD. Kebijakan itu guna memperoleh kepercayaan pusat, terkait kemampuan daerah menyerap anggaran DAK dengan maksimal. Pengakuan pusat untuk wilayah Kepri, Lingga dan Bintan mendapat serapan terbaik dalam penggunaan obat.

“Saya terus berjuang dan alhamdulillah membuahkan hasil. Bahkan saya menjamin jika tidak dibayar saya akan gunakan uang pribadi,” ujarnya.

Sementara itu untuk penggunaan pemenuhan kebutuhan lainnya melalui dana APBD, pihaknya juga sudah melakukan lelang, dan proses itu akan segera terealisasi secepatnya.

Beberapa strategi lain dalam menjawab persoalan pelayanan kesehatan di daerah itu, juga sedang dipersiapkan oleh pihaknya. Terutama soal pelayanan kesehatan di RS Encik Maryam di Ibukota Kabupaten Lingga.

“Kita akan Evaluasi personil disana, dan kita juga menargetkan tahun ini RS Encik Maryam itu sudah berstatus BLUD sama dengan RSUD Dabo,” tutupnya.

Dia sampaikan persoalan krusial ini, terkait krisis obat di Kabupaten Lingga berawal dari defisit anggaran daerah pada tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun 2016 lalu, Dinkes sudah kesulitan memenuhi ketersediaan sejumlah obat yang habis terpakai.

Kondisi tersebut ia temukan sejak awal memimpin DKPP-KB Lingga mulai Januari 2017 lalu. Ditambah lagi dengan permasalahan hutang belanja obat pada pihak ketiga yang membuat sejumlah perusahaan penyedia obat kehilangan kepercayaan terhadap daerah.

“Saya datang kesini, beberapa stok AMS kosong. Bahkan kita kehilangan kepercayaan dari pihak ketiga. Ini yang membuat saya harus putar otak,” ungkapnya. (mk/arp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.