Dua PT Galian C Masuk, Tanpa Permisi Dengan Pihak Kecamatan Selayar dan Aparat Hukum Setempat

IMG-20170807-WA0014-512x384
(Doc)

Lingga (marwahkepri.com) – Ditengah morat-maritnya permasalahan perizinan tambang pasir yang langsung dikeluarkan pemerintah provinsi Kepulauan Riau, membuat setiap perusahaan tambang galian C manjadi besar kepala. Padahal persoalan wilayah yang dijadikan titik tambang justru menjadi masalah yang harus juga diikuti dengan prosedur hukum yang berlaku.

Di desa Pantai Harapan Kecamatan Selayar, dua perusahaan tambang pasir yang ingin masuk ke wilayah titik tambang dalam konteks wilayah desa salah satunya PT Dabo Bersama Sukses (DBS) telah melakukan pembayaran uang sagu hati kepada masyarakat setempat. Padahal pihak perusahaan tersebut belum meminta izin pihak kecamatan Selayar dan aparat penegak hukum setempat.

Salah satu tokoh masyarakat desa Pantai Harapan, Riz via seluler mengatakan terkait hal ini dia membenarkan. Penyerahan uang sagu hati dari perusahaan kepada masyarakat bertempat di gedung Kantor desa Pantai Harapan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan tanda tangan persetujuan dan dukungan atas aktivitas yang yang segera dilakukan diwilayah itu.

“Itu benar, dikantr desa rapat dilakukan dengan sejumlah nominal uang sagu hati,” ujar dia, Senin (07/08).

Dia juga mengatakan sebelum uang sebesar Rp 139.000.000,- dari dua perusahaan tambang pasir dibagikan kepada masyarakat, perwakilan perusahaan terlebih dulu melakukan rapat sosialisasi sehari sebelum uang dibagikan yakni pada Jum’at (04/08) lalu. Dengan kesepakatan setiap kepala keluarga menerima uang sebanyak Rp 1.000.000,-.

“Kalau tak salah jam 02.00 siang yang dipimpin langsung  Zamir selaku Kepala Desa Pantai Harapan. Saat itu juga Firman ditunjuk selaku Humas pihak perusahaan,” ujar dia.

Mirisnya dia sampaikan kegiatan sosialisasi tersebut tanpa sepengetahuan pihak Kecamatan Selayar dan aparat penegak hukum lainnya. Seolah-olah keberadaan kepala wilayah kecamatan dan keamanan setempat tidak dianggap sama sekali oleh pihak perusahaan tambang pasir. Dengan alasan semua perizinan dikeluarkan pemerintahan provinsi.

“Merekakan menjalankan tugas mereka diwilayah Kecamatan Selayar. Tidak seharusnya dikangkangi mesk yang mereka butuhkan hanya tanda tangan dukungan dari masyarakat saja,” lanjut dia.

Terkait hal ini salah satu pihak PT DBS, Santo membantah semua yang dikatakan narasumber. Sehingga diduga proses pelaksanaan ini dilakukan semata hanya kepentingan.

“Itu tidak benar pak, kalaupun itu ada dan benar tidak mungkin kami berbuat begitu. Saya pastikan dulu kebenaran imformasi ini. Saya akan telpon bos dulu pak,” ujar di via handphone.

Sampai pemberitaan ini dimuat pihak perusahaan belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi narasumber. (mk/zul)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.