Aktivis Lingga Berharap, Kasus yang Melibatkan Kadis DPKP Lingga Diselesaikan Dengan Musyawarah

Ardi Caniago (Doc)
Ardi Caniago (Doc)

Lingga (marwahkepri.com) – Terkait kasus dugaan pengrusakan makam leluhur warga warga Tionghoa di Daik Lingga yang mengikat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Lingga sebagai tersangka, sejumlah aktivis Kabupatena Lingga meminta kedua belah pihak yang terkait  untuk bermediasi. Aktivis beralasan ada kekhawatiran ketika konflik ini dilanjutkan akan memunculkan konflik-konflik besar lainnya antara kedua belah etnis.

Ketua Umum Gerakan Masyarakat (Gema) Lingga, Zuhardi terkait kasus ini berharap kedua belah pihak yang tengah bertikai ini melakukan mediasi atau musyawarah bersama mengenai pernyelesaian masalah. Menurutnya jalan ini harus dilakukan guna kenyamanan dan keamanan sesama. Karena pada dasarnya, masih ada mediator-mediator yang mungkin bisa mengatasi permasalah ini.

Selain itu penyelesaian dilakuan melalui musyawarah bersama itu lebih baik mengingat adat istiadat Bunda Tanah Melayu yang masih mengedepankan buadya musyawarah atau mufakat.

“Kita sangat khawatir hal itu bisa terjadi. Karena ini kalau dilihat sangat sensitif. Kalau ada jalan mediasi lebih baik kita lakukan musyawarah. Terlepas dari apapun tingkat kesalahannya,” ujar Juai, sapaan akrabnya di Daik Lingga, Kamis (03/08).

Dia mengatakan konflik yang sedang dialami, Rusli dan warga Tionghoa di Daik Lingga ini merupakan kasus yang sangat sensitif jika terus dilanjutkan ke ranah hukum. Karena tingkat kesalahannyapun tidak seberapa, walaupun demikian warga Tionghoa merasa dirugikan dalam hal ini.

“Iya. Kita minta segala pihak yang bersangkutan dapat mengimbangi. Karena persaudaraan itu penting terus dibina sampai kapanpun,” ucap dia.

Ditempat yang sama, Ardi Caniago aktivis Lingga lainnya juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya persaudaraan yang sudah terjalin dan terbina sejak lama antar etnis Melayu dan Tionghoa di Daik Lingga jangan sampai rusak dikarena permasalahan ini. Karena keduanya merupakan keberagaman yang  membentuk Lingga baik dalam hal perekonomian maupun lainnya.

“Idealnya pihak pengelola kubur tidak sertamerta membawa ke ranah hukum. Masih ada mediator yang mampu membawa masalah ini,” ujar dia.

Dengan begitu selaku masyarakat Lingga dia sangat berharap kedua belah pihak memahami dan mampu menanggapi saran yang diberikan. Karena dibalik semua ini ada makna yang lebih besar tersimpan terutama tentang keharmonisan hidup bertetangga.

“Indonesia juga masih kental dengan budaya musyawarah. Harapannya, kelak mereka sadar bahwa apa yang dikhawatirkan itu memang benar,” papar dia.

Informasi yang didapatkan, Kadis DPKP tersandung kasus dugaan pengrusakan makam leluhur warga Tionghoa di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bukit Cening Desa Merawang sejak 31 Maret 2015 silam. Rusli ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2016. Beberapa lalu, kasus ini sempat muncul kembali ke publik setelah diberitakan. (mk/arp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.